News

Kejagung Sepakat dengan Polri Tak Usut Kasus Calon Kepala Daerah saat Pilkada

Jadi gini, kami sudah sampaikan kalo Kejaksaan dan Polri itu selama proses berlangsungnya Pilkada itu kami untuk sementara tidak akan menangani kasus kasus para paslon itu

Hiliyah Azizah - 14/03/2018 16:32
Jaksa Agung HM Prasetyo

Beritacenter.COM - Polri menginginkan agar segala proses hukum yang menjerat calon kepala daerah ditunda hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 selesai. Hal senada juga disampaikan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Jadi gini, kami sudah sampaikan kalo Kejaksaan dan Polri itu selama proses berlangsungnya Pilkada itu kami untuk sementara tidak akan menangani kasus kasus para paslon itu," kata Prasetyo di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Baca juga:

Kendati demikian, Prasetyo tak menjelaskan lebih dalam terkait alasan penundaan itu, menurutnya hal itu dilakukan demi menjaga ketertiban selama Pilkada berlangsung.

"Jadi kami tidak perlu berbicara panjang lebar tentang itu, sehingga menimbulkan permasalahan baru tentunya akan menganggu penyelenggaraan proses pesta demokrasi," tutur Prasetyo.

Seperti diketahui, Polri sebelumnya menyatakan bahwa akan menunda sementara kasus hukum pada peserta Pilkada. Korps Bhayangkara itu akan melanjutkan perkara hukum para pasangan calon ketika pesta demokrasi lima tahunan itu selesai.

Penundaan pengusutan calon kepala daerah ini menyusul pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menegaskan bahwa ada beberapa calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada serentak akan menjadi tersangka.

Namun, Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengimbau untuk lembaga antirasuah agar menunda penetapan tersangka itu sampai selesainya Pilkada.

TAG TERKAIT :
Jaksa agung Pilkada News

Berita Lainnya