Nasional

Mahfud MD: Isu Gaji BPIP Serangan Politik ke Megawati

Anas Baidowi - 31/05/2018 13:30

Beritacenter.COM - Mantan Ketua Mahkamah Agung Mahfud MD mengatakan, gaji besar yang diterima oleh pejabat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan alat politik dengan tujuan menghantam Megawati Soekarnoputri.

"Ini kan politik, dan yang mau dihantam Bu Mega," tuturnya di kantor BPIP, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Kamis (31/5).

Mahfud mengaku, selain Megawati, dirinya juga selalu menjadi korban akibat isu tersebut. "Karena saya anggota, saya selalu disebut-sebut. Saya nggak bisa, dan harus lawan ini," tegasnya.

Baca Juga: Ngeri! Rokok Sebabkan 10 Orang Meninggal Tiap Menitnya

Mahfud juga kesal dengan temannya yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ihwal pelemik gaji BPIP ini. Pasalnya, di media sosial ia pernah dikirimi meme dengan tema 'Saya Pancasila, Saya 100 juta' untuk menyindir gaji dewan pengarah.

"Orang ini (yang kirim meme) kurang ajar, akhirnya saya blok," kata Mahfud.

"Ini kan PKS tanya anggota DPR-nya berapa nerima perbulan? pasti dua kali lebih besar (dari BPIP). PKS itu sudah punya koruptor dua, tapi mau meluruskan orang dengan cara tidak sopan. Itu yang dipenjara, belum lagi yang dilaporkan, masih dalam proses," sambung Mahfud.

Kata dia, Menteri Keuangan Srimulyani sudah memberi keterangan bahwa gaji pokok BPIP hanya sebesar Rp5 juta. Sedangkan nilai ratusan juta seperti beredar saat ini adalah akumulasi dari alokasi keuangan lainnya, semisal biaya operasional, dan lain-lainnya.

Baca Juga: Dengan Alasan Firman Tuhan, Penginjil Ini Minta Dibelikan Pesawat Jet Pribadi Kepada Jemaatnya

Oleh sebabnya, Mahfud melihat hak keuangan yang diterima BPIP justru lebih kecil dibandingkan pejabat lainnya seperti DPR/MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Seperti yang sudah diketahui, hak keuangan pimpinan BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018.

Dalam beleid itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mendapatkan hak keuangan Rp112.548.000 per bulan. Sementara, Anggota Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan sebesar Rp100.811.000 per bulan.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa para petinggi BPIP belum pernah digaji oleh negara sejak dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni 2017.

Sri Mulyani membenarkan apa yang disampaikan anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD bahwa negara belum pernah memberikan satu rupiah pun kepada petinggi BPIP selama bekerja hampir satu tahun dalam membina Pancasila sebagai ideologi bangsa.

 

TAG TERKAIT :
Berita Kriminal Indonesia Mahfud MD Megawati BPIP

Berita Lainnya