Keuangan

Sri Mulyani Jelaskan Aturan Baru BPJS Kesehatan

Indah Pratiwi - 23/01/2019 05:03

Beritacenter.COM - Kementrian Kesehatan mengeluarkan peraturan baru berupa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan selisih biaya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Peraturan tersebut merupakan kebijakan pemerintah mengenai BPJS yang akan mengenakan biaya tambahan terhadap beberapa fasilitas kesehatan selain peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan kata lain, penggunaan melalui kartu layanan kesehatan ini tidak lagi gratis.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, kebijakan ini diambil mengingat masih terjadinya defisit dalam tata kelola BPJS Kesehatan. Dengan demikian diperlukan instrumen baru untuk menutupi defisit itu.

"Kita akan melihat antara biaya dari pengobatan yang selama ini masuk lebih dari 1.900 Rumah Sakit di Indonesia dengan jumlah uang yang masuk di BPJS, masih ada defisit," tutur Sri Mulyani ditemui di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Defisit keuangan BPJS Kesehatan pada 2018 diperkirakan mencapai Rp16,5 triliun, meningkat tinggi dibanding tahun sebelumnya, sebesar Rp9,75 triliun.

Walau demikian, Sri Mulyani mengaku masih menunggu hasil akhir audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait masalah defisit yang menjerat BPJS kesehatan.

"Maka kemarin kita melakukan berbagai langkah untuk bisa menyeimbangkan, di satu sisi manfaat bagi masyarakat akan tetap terjaga, jadi artinya masyarakat dapat jaminan kesehatan seperti yang diharapkan, namun (di sisi lain) biayanya bisa sustainable," tutur Sri Mulyani.

Berita Lainnya