News

Pro Prabowo Laporkan Lembaga Survei, Kompolnas: Harusnya ke Bawaslu, Bukan Bareskrim

Bahwa seluruh laporan terkait urusan Pemilu termasuk hasil Quick Count adalah yurisdiksi atau kewenangan Bawaslu pada awalnya, sehingga yang berhak menerima laporan atau pengaduan awal adalah Bawaslu, bukan Bareskrim Polri

Aisyah Isyana - 19/04/2019 20:31

Beritacenter.COM - Pendukung capres cawapres Prabowo-Sandiaga melaporkan beberapa lembaga survei yang menampilkan hasil quick count Pemilu 2019 ke Bareskrim Polri. Pro Prabowo melaporkan lembaga survei itu atas dugaan menyiarkan berita menyesatkan.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Andrea H Poeloengan, angkat bicara terkait adanya pelaporan terhadap lembaga survey tersebut. Menurutnya, pelaporan itu seharusnya diarahkan kepada Bawaslu, bukan Bareskrim Polri.

"Bahwa seluruh laporan terkait urusan Pemilu termasuk hasil Quick Count adalah yurisdiksi atau kewenangan Bawaslu pada awalnya, sehingga yang berhak menerima laporan atau pengaduan awal adalah Bawaslu, bukan Bareskrim Polri," jelas Andrea, Jum'at (19/04/2019).

Andrea mengatakan, sudah jadi kewajiban Polri untuk menolak dan mengarahkan laporan ke Bawaslu, karena memang sudah menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengurusi pelaporan terkait urusan pemilu.

"Polri wajib tunduk dan patuh kepada UU Pemilu, sehingga apabila ada yang melaporkan seperti di atas sudah menjadi kewajiban hukum untuk menolaknya dan kemudian menjelaskan dan mengarahkan agar laporan dimaksud dilakukan di Bawaslu," jelasnya.

Dalam hal ini, jelas Andrea, Polri harus jeli melihat pelanggaran-pelanggaran terkait penghitungan hasil Pemilu. "Untuk itu, Polri wajib tunduk dan patuh untuk senantiasa mengacu bahwa hasil akhir Pemilu adalah resmi dari KPU," jelasnya.

"Sedangkan terkait cara penghitungan lainnya, hanya cara penghitungan yang sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, seperti Quick Count yang resmi terdaftar dan sesuai UU Pemilu, dan yang mempublikasikan hasilnya sejak sesudah pukul 15.00 WIB pada tanggal 17 April 2019," sambungnya.

Dia menilai, jika benar ada bukti jika laporan terhadap lembaga survei telah melanggar ketentuan UU Pemilu, maka baru dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Polri pun baru dalam hal ini baru dapat proaktif menangani kasus tersebut.

Andrea mengapresiasi langkah Polri yang dalam hal ini belum bisa menindak lanjuti adanya pelaporan terhadap lembaga survei tersebut.

"Polri yang dalam hal ini jelas-jelas didukung TNI, harus lebih berani dan bijak serta visioner dalam menghadapi oknum-oknum yang diduga telah berupaya mendelegitimasi proses dan perangkat Pemilu sejak masa sebelum waktu hari pemilihan hingga kedepannya," jelasnya.

Untuk diketahui, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan belum dapat menindaklanjuti laporan terhadap 6 lembaga survei yang disebut telah memenangkan Jokowi di quick count. Dedi menyebut pelapor tidak menyertakan bukti dalam laporan yang mereka buat.

"Belum ditindaklanjuti, enggak ada buktinya, cuma surat tertulis melaporkan," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (19/4).

Menurutnya, pihak pelapor seharusnya dapat menyertakan barang bukti atau dokumen saat membuat laporan. Dengan begitu, maka laporan bisa diproses. "Kalau melaporkan ya harus ada buktinya, ada dokumennya gitu, baru bisa diproses," ujarnya.

Selain itu, dikatakan Dedi, pihak pelapor juga tak bisa menjelaskan siapa pihak yang dirugikan dalam laporan tersebut. "Yang dirugikan siapa, kalau dia dirugikan ya dijelaskan," ucap Dedi.

TAG TERKAIT :
POLRI Kompolnas Bawaslu Pilpres 2019 Pemilu 2019 Lembaga Survei

Berita Lainnya