News

Hakim MK Dinilai Ambil Kebijakan di Luar UU dan PMK

Indah Pratiwi - 15/06/2019 05:09

Beritacenter.COM - Kuasa Hukum pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, pendapatnya sebagai pihak terkait berwenang untuk meluruskan perdebatan mengenai boleh atau tidaknya perubahan permohonan yang dibacakan tim hukum 02, Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

Dalam persidangan awal, seharusnya majelis hakim mempertegas permohonan mana yang akan diterima karena, terdapat ketentuan bahwa mengenai perubahan atau revisi permohonan terhadap PHPU Pilpres tidak diperkenankan.

"Tapi rupanya dalam persidangan ini majelis hakim mengambil kebijakan sendiri yang menurut hemat kami berbeda dari UU (pemilu) dan PMK (Peraturan MK)," ujar Yusril di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Pihaknya, kata dia, mengenai hal ini dalam sidang. Pada pokoknya bahwa tidak terjadi kekosongan hukum untuk menilai apakah perubahan permohonan dapat diterima atau tidak.

Perubahan permohonan sudah diatur secara jelas setelah keluarnya UU nomor 7 tahun 2017 dan PMK. "Bahwa PMK kemudian dikesampingkan oleh majelis hakim ya kami menghormati itulah keputusan majelis hakim," tandasnya.

Berita Lainnya