News

Kebijakan Gubernur Anies Izinkan PKL Gunakan Trotoar Rusak Wajah Jakarta

Indah Pratiwi - 11/09/2019 09:07

Beritacenter.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan trotoar menjadi multifungsi dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik telah merusak wajah Jakarta sebagai kota metropolitan.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menganggap kebijakan Anies untuk menjadikan trotoar punya peluang bisnis dan nilai estetika di waktu bersamaan hampir mustahil bisa dilakukan. Dengan adanya Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan serta UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku.

Dalam aturan itu menegaskan PKL dilarang berjualan di atas trotoar. Peraturan itu harus dipatuhi tanpa pengecualian. Artinya keinginan Anies untuk megakomodasi PKL di atas trotoar secara nyata terbentur peraturan yang telah ada.

"Selama UU itu masih berlaku, pemerintah provinsi DKI dan seluruh Pemda se-Indonesia terikat untuk diwajibkan mematuhi peraturan tersebut yang melarang PKL untuk berjualan," kata Nirwono, Selasa (10/9).

Ia mengaku pesimis Pemprov DKI bahwa keberadaan PKL tidak akan mengokupasi hak pejalan kaki jika nantinya diizinkan berjualan di atas trotoar. Dengan kebijakan apapun dari Pemprov DKI untuk trotoar di Jakarta selama ini terbukti tidak efektif bahkan justru telah merusak wajah Jakarta sebagai kota metropolitan dan modern.

"Penerapan dengan syarat tidak mengganggu ruang minimal untuk berjalan kaki terbukti tidak efektif di lapangan. Kita bisa lihat kasus Tanah Abang, Jatinegara dan Pasar Senen tidak efektif," jelas dia.

Sebetulnya, kata dia, ada cara Anies untuk mengakomodasi PKL di tempat lain agar estetika trotoar bisa terjaga. Salah satunya mal-mal di Jakarta harus menyisihkan lahannya untuk menampung PKL.

"Mereka (mal) wajib menyediakan 10 persen lahan untuk menampung PKL seperti di Gandaria City, Gedung Perkantoran, untuk jenis makanan dan minuman. Atau minimal PKL diikutkan dalam kegiatan festival seni," ujar dia.

"Prinsipnya PKL tidak boleh berjualan di trotoar tetapi pemda dapat mewadahi tempat berjualan seperti di atas sehingga tidak ada yang dirugikan dan melanggar hukum," tambah dia.

TAG TERKAIT :
Berita Kriminal Indonesia Berita Center

Berita Lainnya