News

Firli Soal Revisi UU KPK: Niatnya Pasti Penegakan Hukum, Menimbulkan Kemanfaatan

Saya tidak tahu karena ini adalah kewenangan, hak dan inisiatif DPR dan pemerintah. Yang pasti niatnya pasti untuk menuju ke sasaran penegakan hukum, menimbulkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan

Aisyah Isyana - 13/09/2019 23:35

Beritacenter.COM - Terpilih menjadi Ketua KPK, Irjen Firli Bahuri enggan berkomentar lebih lanjut soal pro-kontra revisi Undang-undang KPK yang terus bergulir. Kendati begitu, Firli menegaskan jika penegakan hukum harus memberikan manfaat.

"Saya tidak ingin mengomentari terkait revisi Undang-Undang. Tapi yang pasti, syarat penegakan hukum adalah hukum itu sendiri," ujar Firli Bahuri saat ditemui di ruang VIP Bandara SMB II Palembang, Jumat (13/9/2019).

Baca juga :

Firli mengaku tak tahu menahu soal revisi UU KPK, lantaran revisi itu sendiri merupakan kewenangan, hak, dan dan inisiatif dari DPR dan pemerintah.

"Saya tidak tahu karena ini adalah kewenangan, hak dan inisiatif DPR dan pemerintah. Yang pasti niatnya pasti untuk menuju ke sasaran penegakan hukum, menimbulkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan," kata Firli yang kini masih Kapolda Sumsel.

Mantan Deputi Penindakan KPK ini menjelaskan soal tujuan penegakan hukum. Firli menyebut ada banyak unsur terlibat jika hukum ingin ditegakkan dan tercapai tujuannya.

"Dalam proses penegakan hukum itu ada tujuan dan syarat. Pertama ya, efektifnya itu adalah hukum itu sendiri, kedua aparat penegak hukum, ketiga sarana dan fasilitas penegakan hukum dan yang keempat adalah budaya hukum itu sendiri," kata Firli.

"Kenapa itu harus ada, adalah dia ingin mencapai tujuan penegak," ujarnya.

TAG TERKAIT :
KPK Revisi UU KPK Pimpinan KPK Ketua KPK Irjen Firli Bahuri Firli Bahuri

Berita Lainnya