Opini

Salah "Analisis" Tempo pada Penelitian Oxford Tentang Buzzer Bayaran

Indah Pratiwi Budi - 08/10/2019 23:45

Dalam twit-nya yang sempat viral, Tempo menyebut pemerintah memelihara buzzer bayaran. Dalam salah satu tulisan d Kompasiana yg sudah dihapus, mrk menyebut sumber informasi tersebut dari hasil penelitian dua orang pakar dari Oxford University yg telah dipublikasikan.

Padahal, setelah diperiksa, artikel yg dimaksud sama sekali tidak menyebutkan demikian. Dari 70 negara yang diteliti, Indonesia disebutkan banyak menggunakan buzzer d media sosial tetapi pemerintah dan institusi pemerintah Indonesia tidak menggunakan buzzer. Temuan justru menunjukkan bahwa yg menggunakan buzzer itu adalah partai politik dan politikus, dan perusahaan/ kontraktor swasta.

Betapa jahat framing yg dilakukan oleh Tempo melalui Twitter dan tulisan di Kompasiana. Keduanya menyerang dgn panik dan tanpa data.

Mungkin terpengaruh dgn pengakuan NK saat dipersekusi oleh salah satu ormas. Yg mengaku di bayar 3,2 jt oleh Jokowi App. Padahal Jokowi App adalah sebuah aplikasi, bukan organ. Aplikasi yg dulunya dibuat oleh relawan. Dan sebuah aplikasi tentu sj memiliki pemasukan sendiri secara online.

Menarik kesimpulan sendiri dr pengakuan tsb tanpa klarifikasi tentu berbahaya, apalagi didengungkan d Twitter. Bahkan sebagian teman-teman saya yg waras akhirnya terhasut dan percaya bahwa pemerintah punya buzzer yg di bayar.

Salah besar, pemerintah tak membayar buzzer. Para pegiat media sosial itulah yg menulis dgn sukarela sembari mencari sumber-sumber informasi yg kredibel. Di jaman digital ini tak sulit mencari informasi kredibel asal tau tempatnya. Apalagi biro Humas pemerintah rajin mendistribusikan informasi melalui situs2 resmi pemerintah.

#sayabukanbuzzer

Sumber : Status Facebook Jumrana Sukisman

 

Saksikan Video "BABAK BELUR! TUDUH RAKYAT SEBAGAI “BUZZER”, TEMPO DAN KPK DIHAJAR RAKYAT INDONESIA" :

TAG TERKAIT :
Majalah Tempo Tempo Tabloid Tempo Tempo Menjadi Obor Rakyat Majalah Tempo Majalah Bayaran

Berita Lainnya

Anies Dan Ahok

Opini 05/11/2019 11:04

Nangka Aibon

Opini 01/11/2019 20:11