News

Dukung KPU, Johan Budi Setuju Mantan Koruptor Dilarang Maju Pilkada 2020

Aisyah Isyana - 12/11/2019 13:21

Beritacenter.COM - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Johan Budi SP, mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tengah memperjuangkan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 terkait larangan mantan terpidana korupsi maju jadi calon kepala daerah.

"Mantan terpidana korupsi jangan dibolehkan mencalonkan sebagai kepala daerah. Ada hal lain yang ingin saya tuju, yakni bagaimana menciptakan deterrent effect agar orang tidak main-main dengan korupsi," kata Johan kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Baca juga : Evaluasi Pemilu 2019, KPU: Tercampurnya Isu Pileg dan Pilpres Buat Pemilih Tak Fokus

Menurutnya, hal itu merupakan titik krusial dalam pilkada. Saat ini, Komisi II juga tengah membahas persiapan Pilkada Serentak, terutama soal peraturan KPU terkait syarat menjadi kepala daerah.

"Yang menjadi diskusi itu adalah persiapan Pilkada 2020. Salah satunya berkaitan dengan peraturan KPU, mengenai syarat-syarat menjadi kepala daerah," kata Johan.

Johan menyebut evaluasi pilkada langsung yang dikhawatirkan pemerhati pemilu berpotensi menjadikan pilkada lewat DPRD masih belum dibahas di tingkat komisi atau fraksi. Dia memahami hal itu sebatas wacana Mendagri Tito Karnavian.

"Harus ada kajiannya dulu dong. Saya belum bisa menyimpulkan setuju atau tidak setuju. Itu perlu mengubah undang-undang. Perlu kajian. Dan itu masih belum ada fokus pembicaraan itu di Komisi II. Bahasan yang kita lakukan masih berkaitan dengan persiapan pilkada serentak," kata Johan.

TAG TERKAIT :
KPU PDIP Komisi II DPR Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

Berita Lainnya