Nasional

Ini Aturan yang Bolehkan Ahok Pimpin BUMN Tanpa Harus Mundur dari PDIP

Lukman Salasi - 18/11/2019 11:48

BeritaCenter.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok diproyeksi jadi salah satu pimpinan di BUMN. Namun, status Ahok jadi polemik karena keanggotaanya di PDIP.

Banyak pihak yang mendesak Ahok harus mundur dari PDIP jika jadi pimpinan di BUMN. Ada juga yang mengatakan tak harus mundur jika didasarkan pada aturan yang ada.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015, yang membolehkan kader parpol duduk di jajaran BUMN asalkan bukan pengurus.

Dalam satu persyaratan disebutkan bahwa bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dan calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.

Anggota Komisi VI Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan, dengan adanya aturan tersebut maka Ahok tidak perlu mundur dari partai. Namun, Awiek meminta Ahok perlu bersikap independen dan objektif dalam BUMN.

"Karena itu aturan yang berlaku sekarang, ya Ahok tak perlu mundur. Hanya saja Ahok harus memastikan bersikap independen dan objektif dalam memimpin BUMN, tidak terkooptasi oleh kepentingan politik. Sehingga BUMN kita bisa sehat," kata Awiek.

Sebelumnya, Istana sudah memastikan bahwa seorang kader partai boleh menduduki jabatan di perusahaan pelat merah.

"Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, kader tidak masalah," kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, dalam keterangannya, Minggu (17/11/2019).

TAG TERKAIT :
Berita Center Status Ahok BUMN Ahok Jadi Bos BUMN Kader Parpol

Berita Lainnya