Nasional

DPR RI Dukung Penguatan BPIP Melalui UU

Baharuddin Kamal - 25/11/2019 19:20

BeritaCenter.COM - KOMISI II DPR RI mendukung penguatan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui pembentukan Undang-Undang yang khusus mengatur keberadaan lembaga tersebut.

“Komisi II mendukung BPIP meningkatkan kapasitas kelembagaan BPIP yang ditegaskan kedudukannya melalui undang-undang,” ujar Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang mewakili Pimpinan Komisi II membacakan kesimpulan RDP di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Kedua, lanjut Junimart, Komisi II mendukung BPIP meningkatkan peran dan fungsi BPIP dalam melaksanakan program revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Junimart juga meminta BPIP meningkatkan kinerja Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana agar tugas dan fungsi lembaga tersebut membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara optimal.

"Mendorong BPIP melakukan penguatan pendidikan moral Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal mulai PAUD sampai perguruan tinggi," ungkapnya.

Menurut dia, Komisi II DPR mendorong BPIP meningkatkan sosialisasi, komunikasi, dan publikasi nilai-nilai ideologi Pancasila kepada penyelenggara negara dan masyarakat terutama generasi muda agar dapat mengantisipasi dampak negatif globalisasi.

“Komisi II memperhatikan anggaran yang dibutuhkan BPIP dan akan dibahas dalam RDP selanjutnya,” katanya.

Di tempat yang sama, Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan selama ini posisi kelembagaannya baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu dia mengapresiasi Komisi II DPR yang akan mendorong dibuatkan UU kelembagaan BPIP.

"Tadi yang mendesak dari masukan pimpinan Komisi II DPR adalah bagaimana budaya intoleransi dan radikalisme itu disikapi tanpa harus membawa Pancasila itu konfrontatif dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air," ucap Hariyono.

TAG TERKAIT :
DPR RI Berita Center Komisi II DPR RI BPIP

Berita Lainnya