Nasional

Terkait Hukum Mati Koruptor, Wapres RI : Dibolehkan, Untuk Memberi Efek Jera

Baharuddin Kamal - 11/12/2019 22:41

Beritacenter.COM - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin angkat bicara terkait hukuman mati kepada pelaku kasus korupsi. Menurutnya, aturan tersebut sudah tertera dalam Undang-Undang Tipikor dan bisa diterapkan jika memenuhi syarat.

"Saya kira dalam UU Tipikor kan sudah ada kemungkinan dihukum mati itu dengan syarat-syarat agar Indonesia yang rigit, jadi ada aturan khusus jadi sangat dimungkinkan sesuai dengan UU jadi karena undang-undangnya juga ada mengatur maka pada saat persyaratan itu dipenuhi sangat mungkin untuk dikenakan hukuman mati," kata Ma'ruf di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

KH Ma'ruf menjelaskan, beberapa negara sudah menerapkan hukuman tersebut kepada para koruptor. Namun, hukuman itu harus memenuhi syarat-syarat yang ketat.

"Hukuman mati itu kan memang dibolehkan walaupun ada yang keberatan, tapi banyak negara membolehkan, agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Kalau itu sudah tidak bisa kecuali harus dihukum mati ya dihukum mati dengan syarat-syarat yang ketat sebetulnya itu," ujarnya.

"Negara kita juga menganut itu tapi ya memang untuk penjeraan," imbuhnya.

Menurut KH Ma'ruf, hukuman mati tersebut untuk memberi efek jera bagi yang lainnya. Dia juga mengatakan, hukuman mati adalah hukuman tertinggi.

"Ya kita tentu berharap untuk memberi penjeraan asal andaikata dihukum mati saja tidak jera apalagi tidak dihukum mati tambah tidak jera. Logika berpikirnya kan begitu. Jadi hukuman mati itu hukuman yang paling tinggi saya kira membuat orang tidak berani," tuturnya.

Perihal hukuman mati untuk koruptor muncul saat Presiden Jokowi menjawab pertanyaan seorang siswa di SMKN 57 Jakarta dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada Senin (9/12) kemarin. Jokowi mengatakan hukuman mati dimungkinkan bagi koruptor dalam keadaan tertentu.

"Kalau korupsi bencana alam, dimungkinkan. Kalau nggak, tidak. Misalnya ada gempa, tsunami, di Aceh, atau di NTB kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa (dihukum mati)," ujar Jokowi menjawab soal pidana mati bagi koruptor.

TAG TERKAIT :
Berita Center Ma'ruf Amin Wapres KH Ma'ruf Amin Hukum Mati Para Koruptor Beri Efek Jera

Berita Lainnya