Nasional

Meski UU 19/2019 Belaku, KPK Tegaskan Kewenangan Penyadapan Tetap Jalan

Baharuddin Kamal - 18/12/2019 15:50
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Beritacenter.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tetap memiliki kewenangan melakukan penyadapan meski dewan pengawas (Dewas) KPK belum dilantik.

"Fungsi atau kewenangan penyadapan KPK masih ada. Kemarin belum ada Dewas? Nggak perlu izin dewaslah. Penyadapan masih ada? Masih ada berapa, ada 200-300 nomor masih kita sadap," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung Anti-Corruption Learning Center, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Alex menyebutkan penyadapan itu sudah dilakukan sejak 6-8 bulan yang lalu. Menurutnya, kewenangan penyadapan KPK tidak akan hilang meski Undang-Undang KPK hasil revisi mulai berlaku.

"Penyadapan jalan terus. Kan ada laporan masyarakat yang baru kita sadap, yang baru satu bulan ada juga. Jadi nggak ada halangan undang-undang yang baru enggak ada halangan kita untuk melakukan penyadapan. Hanya nanti kalau setelah ada dewan pengawas kan harus persetujuan, sekarang belum ada. Ya sudah pimpinan tanda tangan, lanjutkan enggak ada urusannya," ucap Alex.

Alex juga menegaskan, pihaknya akan tetap bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, OTT tersebut belum dilakukan lantaran belum ada bukti-bukti yang kuat.

"Kalau kenapa semenjak UU baru itu belum ada (OTT)? Ya memang belum dapet, penyadapan jalan terus ada 300-an nomor kita sadap. Jadi belum ada," tutur Alex.

TAG TERKAIT :
KPK Berita Center Komisi Pemberantasan Korupsi Penyadapan

Berita Lainnya