Opini

Bencana Banjir : Antara Hasrat, Politik dan Ilmu

Indah Pratiwi Budi - 06/01/2020 22:30

Mengapa belum diketuk palu sebagai "Bencana"?

Perdefinisi bencana menurut ilmu adalah terjadinya gangguan serius terhadap fungsi sosial masyarakat yang melebihi kapasitas masyarakat terdampak untuk mengatasainya sendiri.

Ya dari situ kita bisa lihat bagaimana 12 ribu masyarakat tidak mampu mengatasi gangguan fungsi sosialnya secara mandiri, membutuhkan bantuan dari luar.

Yang masuk dalam Fungsi Sosial Dasar itu: kesehatan, makan-minum dan nutrisi, tempat tinggal, kesehatan dan layanannya, air dan sanitasi, ekonomi, pendidikan, energi, transportasi dan logistik, komunikasi dan keamanan.

Dengan demikian sebenarnya 12 ribu pengungsi itu sudah mengalami BENCANA. Demikian juga warga lebak yang mengalami hal serupa.

Lain definisi ilmu, lain definisi kebijakan publik/politik. Secara politis, kewenangan menentukan status bencana ada di kepala daerah. Namun pada kenyataannya belum ada kepala daerah yang menyatakan status bencana atas banjir kali ini.

Saya kurang tahu mengapa status bencana tidak segera ditetapkan. Dengan demikian dana siap pakai bisa segera dikeluarkan. Apakah memang status itu hanya berfungsi untuk pencairan dana siap pakai dan saat ini tidak dibutuhkan karena pemda siap mengeluarkan anggaran tanpa harus pakai dana siap pakai?

Apakah penetapan status bencana merugikan secara popularitas? Dan apakah mengganggu stabilitas politik di daerah tersebut?

Entahlah.

Sumber : Status Facebook Alim

TAG TERKAIT :
Gubernur DKI Jakarta Banjir Jakarta Anies Baswedan Jakarta Banjir DKI Jakarta Jakarta Di Kepung Banjir Penanganan Banjir Anies Gubernur Terbodoh Anies Gubernur Pembohong Naturalisasi VS Normalisasi

Berita Lainnya

Azan Petamburan

Opini 02/12/2020 14:00