News

Terkait Kerajaan Fiktif, Wapres Ma'ruf : Bila Menyimpang Harus Dibubarkan

Baharuddin Kamal - 22/01/2020 15:37
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Beritacenter.COM - Selama beberapa waktu terakhir, publik dihebohkan dengan munculnya kerajaan-kerajaan fiktif di Indonesia. Terkait hal itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan, kerajaan itu tidak boleh dibiarkan karena Indonesia memiliki NKRI.

"Ya kita yang pasti bahwa kita tak akan membiarkan munculnya kerajaan-kerajaan itu, karena kita sudah punya NKRI. Dan kerajaan yang masih diakui eksistensinya itu Jogja. Sehingga sultannya jadi gubernur di Jogja. Selain itu kan sifatnya budaya," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (22/1/2020).

Baca juga : Heboh Kerajaan-Kerajaan Fiktif, Mahfud MD : Anggap Main-main Ajalah

Menurut KH Ma'ruf, munculnya komunitas kebudayaan boleh saja, asalkan tidak meresahkan masyarakat. Namun, jika diketahui menyimpang, mereka perlu ditindak.

"Lalu muncul-muncul komunitas budaya sepanjang tak melanggar, tak menyimpang, dan tak merugikan pihak lain tak ada tindak pidananya. Tapi kalau nanti sudah dilihat ada penyimpangan, itu harus dibubarkan dan harus dilarang," ucapnya.

Indonesia diketahui telah memiliki berbagai kerajaan dan sultan Nusantara. Sehingga, tidak perlu ada kerajaan baru selain itu.

"Kita kan udah ada perkumpulan kerajaan dan sultan Nusantara. Dan mereka sudah tergabung, jadi yang baru itu kan nggak masuk. Itu pun nggak memiliki kekuasaan dan pengakuan dalam arti konsistensi sebuah kerajaan tapi lebih pada peninggalan budaya, kecuali Jogja yang masih diakui dan sultannya jadi Gubernur DIY," tuturnya.

Diketahui, belakangan ini muncul kerajaan-kerajaan fiktif dalam waktu berdekatan di Indonesia. Seperti Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire-Earth Empire.

Kerajaan-kerajaan ini kemudian langsung punya banyak pengikut. Polisi mengungkap adanya motif penipuan di balik terbentuknya Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah.

TAG TERKAIT :
Berita Center Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin Kerajaan Fiktif

Berita Lainnya