Nasional

Soal Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis, 2 Bos Perusahaan Swasta Diperiksa KPK

Dewi Sari - 04/02/2020 13:21

Beritacenter.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua bos perusahaan swasta terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan di jalan Kabupaten Bengkalis, Riau pada tahun 2013 sampai 2015.

Kedua perusahaan itu adalah Direktur Utama (Dirut) PT IB dan Direktur PT TGU, Agus Setiadi Lukita. Keduanya akan dimintai keterangan untuk tersangka mantan Sekda Dumai, M Nasir (MNS).

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MNS," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2020).

Terkait kasus itu, KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi mpat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis. Kesepuluh orang itu, yakni M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tirtha Adhi Kazmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta delapan orang kontraktor bernama Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus dan Suryadi Halim alias Tando.

KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. Perkara yang menjerat Amril ini merupakan pengembangan penanganan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Kasus ini berawal pada tahun 2013 yang dilakukan oleh terhadap enam proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis dengan nilai total proyek sebesar Rp 2,5 triliun. Selain proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih dan proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning yang sudah dan sedang disidik KPK.

Sedangkan empat proyek lainnya adalah Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri dan proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

TAG TERKAIT :
KPK Berita Center Kasus Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi

Berita Lainnya