Nasional

Mendikbud Nadiem Makariem Bisa Dibidik KPK

Indah Pratiwi - 21/02/2020 01:17

Beritacenter.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem membuat kebijakan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah dengan menggunakan salah satu fitur dari Gojek, yaitu Gopay.

Kebijakan Mendikbut Nadiem Makariem menjadi perhatian masyarakat luas lantaran menuai kontroversi. Kebijakan tersebut dinilai ada dugaan adanya konflik kepentingan sehingga rawan jadi tindak pidana korupsi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sampai saat ini belumberkomentar banyak soal kebijakan tersebut. Termasuk mengomentari apakah ada kemungkinan terjadinya korupsi dalam kebijakan tersebut. KPK sendiri akan mempertimbangkan hal tersebut.

"Nanti, nanti yah kalau itu. Informasinya kami update kami pelajari secara utuh dulu ya teman-teman," ujar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Sebelumnya, Eks sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu sempat memberikan teguran kepada Nadiem bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

"Mengarahkan pembayaran SPP pakai GoPay tanpa tender adalah korupsi!" kata Said seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter @msaid_didu, Rabu (19/2/2020).

"Pak Nadiem yth, sekadar mengingatkan bahwa uang yang bapak kelola saat ini adalah uang rakyat, Anda tidak bisa seenaknya seperti saat bapak sebagai pebisnis," ungkap Said.

TAG TERKAIT :
Berita Kriminal Indonesia Berita Center

Berita Lainnya