News

MANTAB... Cegah Penyebaran Virus Covid-19 di Rumah Tahanan, Begini Langkah Tegas Menkumham...

Lebih lanjut Yasonna juga menyebutkan jika pemulangan narapidan bukan berarti tahanan yang dipulangkan tersebut menjadi bebas dan bisa melakukan apa saja. Mereka (narapidana yang dibebaskan) dilarang keras untuk keluar rumah selama masa pemulangan tersebut.

Sari Intan Putri - 01/04/2020 11:52

Beritacenter.COM - Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan jika pihaknya segera memulangkan 30 ribu narapidana umum dan anak. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19.

"Benar, melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, kita merelaksasi pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB)," kata Yasonna.

Lebih lanjut Yasonna juga menyebutkan jika pemulangan narapidan bukan berarti tahanan yang dipulangkan tersebut menjadi bebas dan bisa melakukan apa saja. Mereka (narapidana yang dibebaskan) dilarang keras untuk keluar rumah selama masa pemulangan tersebut.

"Asimilasi harus berada di rumah, tetapi tetap di bawah pengawasan Bapas (Balai Pemasyarakatan)," ujar Yasonna.

Yasonna mengatakan pengurangan ini bisa sedikit meringankan permasalahan kepenuhan penghuni dalam lapas. Politikus PDI Perjuangan itu juga tengah meracik strategi lain terkait permasalahan kepenuhan penghuni lapas. Dia tidak ingin lapas menjadi tempat penyebaran virus korona.

Adapun narapidana dan anak mendapat asimilasi dengan ketentuan:

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,

2. Anak yang masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,

3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Tahun 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing,

4. Asimilasi dilaksanakan di rumah,

5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Sementara pembebasan bagi narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) dengan ketentuan:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana,

2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana,

3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing,

4. Usulan dilakuakn melalui sistem database pemasyarakatan,

5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

TAG TERKAIT :
Politik Menkumham Corona Covid-19

Berita Lainnya