Opini

Kelompok Manusia Tua Pembuat Gaduh Negara

Indah Pratiwi Budi - 22/04/2020 17:53
Oleh : Rudi S Kamri

Setuju 100% kah saya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19? Jawabnya: tidak sepenuhnya setuju. Ada beberapa pasal yang menurut saya kurang pas. Saya berharap nanti pada saat dibahas di DPR, ada perbaikan dari anggota DPR untuk menyempurnakan Perppu tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Kalaupun saya ada usulan dan masukan, pasti akan saya sampaikan langsung ke DPR. Ini jalur dan langkah yang tepat dan bijak. Bukan langsung menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Pertimbangannya selain Perppu tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu oleh DPR RI untuk menjadi UU, yang paling penting di tengah situasi krisis pandemi Covid-19 ini, janganlah kita berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan kegaduhan.

Namun pikiran elegan dan bijaksana ini ternyata tidak dimiliki oleh beberapa tokoh tua seperti Amien Rais, Din Syamsudin, Sri Edi Swasono, MS Kaban, Marwan Batubara dan Abdullah Hehamahua, dll. Mereka tanpa punya rasa kepedulian dan empati dengan kondisi negeri yang sedang darurat menangani penyebaran virus corona, serta merta melakukan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kalau saja mereka memang mempunyai tujuan baik untuk negeri ini, mengapa tidak mereka salurkan masukan atau ketidaksetujuan terhadap beberapa pasal dalam Perppu tersebut melalui DPR RI ? Mengapa harus ke MK? Niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula, bukan? Menurut saya mereka sejatinya tidak punya niat baik. Mereka hanya ingin mengganggu kerja Pemerintah dan membuat gaduh.

Apakah tidak boleh warga negara mengajukan uji materi ke MK? Boleh- boleh saja. Tapi dalam situasi darurat pandemi Covid-19 yang telah memakan ratusan jiwa meninggal, ribuan orang yang masih dirawat serta jutaan orang terdampak secara sosial ekonomi, jawaban tepatnya adalah pantas atau tidak pantas. Bagi saya apa yang mereka lakukan sangat tidak pantas dan tidak pada tempatnya.

Kalau dilihat lebih jeli sosok mereka yang mengajukan uji materi ke MK tersebut hampir 100% orang-orang yang anti dengan Jokowi sejak dahulu kala. Dari rekam jejak digital dengan terang benderang dapat dikatakan mereka selalu mengambil sikap berbeda dan menyerang kebijakan apapun yang diambil oleh Pemerintah dan Presiden Jokowi.

Sebetulnya bukan hal tabu untuk menjadi oposisi di negeri ini. Karena selain merupakan keniscayaan dalam proses demokrasi, oposisi juga diperlukan untuk 'check n balances' bagi Pemerintah. Tapi membuat gaduh di saat negeri sedang susah dan dalam situasi kedukaan, menurut saya merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana dan sangat memalukan.

Hilang sudah aura kenegarawanan mereka di mata rakyat. Mereka sudah mati nurani dan rasa kemanusiaannya. Alih-alih bahu membahu bersama seluruh komponen bangsa untuk mengatasi serangan virus corona dan dampak sosial ekonomi yang terjadi, mereka justru membuat gaduh dan memperkeruh.

Tapi saya sangat yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Waktu akan mengabarkan kepada kita siapa yang punya niat baik untuk menolong rakyat dan siapa orang yang cari panggung dengan memanfaatkan situasi.

Terakhir, pertanyaan kecil buat para tokoh tua pembuat gaduh itu, sudahkah mereka menyumbang dana untuk membantu tenaga kesehatan atau masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19? Maaf saya belum mendengar berita itu. Sama sekali

Salam SATU Indonesia
20042020

Sumber : Status Facebook Rudi S Kamri

TAG TERKAIT :
Indonesia Lawan Corona Bersatu Melawan Corona Indonesia Bisa Lawan Corona Indonesia Pasti Bisa Lawan Corona Mari Bersatu Lawan Corona Ayo Lawan Covid-19

Berita Lainnya