Nasional

Anies Penyebab Kacaunya Bansos di DKI, Menko PMK Muhadjir: Sudah Saya Tegur Keras

Lukman Salasi - 07/05/2020 11:57

BeritaCenter.COM – Gubernur DKI Anies Baswedan mendapat teguran keras dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Masalahnya, Anies telah mengacaukan data penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di DKI Jakarta.

Ini diungkap Muhadjir dalam webinar dengan topik Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental seperti dilihat Kamis (7/5/2020).

"Kita tahu datanya itu sebetulnya, data untuk menangani miskin di Indonesia sudah ada DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kemensos, itu yang jadi patokan semuanya. Tetapi harus diingat dengan adanya COVID ini, banyak orang miskin baru, miskin kagetan gara-gara COVID," ujar Muhadjir.

Kemudian, Muhadjir mulai menceritakan bagaimana dirinya telah menegur keras Anies terkait data bansos yang dianggap tidak sinkron dan bisa terjadi kekacauan penyaluran bansos di lapangan.

"Dan inilah yang banyak dan itu tidak ada dalam data karena itu sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problem data, belum lagi sinkronisasi, koordinasi yang dimaksud oleh Pak Djayadi tadi. Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik menarik artinya cocok-cocokkan data bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur, agak saya tegur keras Pak Gubernur, karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," ujar Muhadjir.

Malah, kata Muhadjir, data dari RT/RW terkait warga yang berhak menerima bansos tidak dilaporkan. Menurut Muhadjir, hal itu bisa menyebabkan keributan di tengah masyarakat.

"Karena itu perorangan maka kemudian kita breakdown menjadi keluarga kemudian Kemenko PMK, pak mensos, melalui Mensos kita alokasikan 1,3 juta kepala keluarga yang akan kita supply, tetapi di lapangan ternyata bahwa bantuan gubernur itu sekadar untuk mengisi kekosongan pemerintah pusat mengisi, kan di lapangan jadi kacau kenapa? karena daftar yang diturunkan oleh DKI ke Kemensos, data yang kemarin menerima bantuan Gubernur. Sementara RT/RW seperti Pak Djayadi sebut itu punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos tapi itu tidak dikirim ke Kemensos, ketika datang bantuan dari kita, yang tercatat tuntut supaya itu haknya, sementara yang didaftar tuntut juga, sudah didaftar kok nggak dikasih, bayangkan di lapangan," kata Muhadjir.

Muhadjir lantas meminta Anies untuk tidak merubah data yang telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas. Jangan sampai, kata Muhadjir, masyarakat ribut di lapangan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untung saya menteri yang suka di lapangan, saya turun sendiri cek ke lapangan, kalau nggak itu, bukan apa, mungkin sudah terjadi keributan kericuhan di DKI gara-gara itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana dinamika di lapangan," tutur Muhadjir.

"Karena itu kemarin saya jelaskan, ingatkan Pak Gubernur, Pak Gubernur kan ada kesepakatan itu rapat kabinet tidak begitu, Gubernur sanggup, DKI sanggup 1,1 juta, kita siapkan 2,5 juta, jadi jangan dirubah itu, kalau dirubah kacau, soal nilainya berbeda, bantuannya itu kita bicarakan teknis di lapangan, penjelasan ke masyarakat tapi jangan sampai yang sudah didaftar RT/RW ini nggak diberi ini bisa kacau nanti, RT/RW digebuki warga, kemudian warganya juga protes ke pemerintah pusat, pakai video yang maki-maki presiden, presidennya nggak tahu apa-apa," beber Muhadjir.

TAG TERKAIT :
Berita Center Anies Baswedan Menko PMK Muhadjir Effendi Menko PMK Marahi Anies Kacaunya Bansos di DKI Anies Biang Kekacauan

Berita Lainnya