News

Buruh Ancam Gugat Pemerintah Jika Iuran BPJS Tetap Naik

Anas Baidowi - 15/05/2020 07:28

Beritacenter.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan gugatan setelah hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah jika pemerintah masih akan menaikkan iuran BPJS pada Juli mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, pihaknya sangat menolak keras rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS, jika rencana tersebut tidak dibatalkan, ia mengancam akan mengajukan gugatan ke MA.

"Rencana pemerintah menaikkan BPJS Kesehatan telah bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945," kata Said Iqbal, Jumat (15/5).

Dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin, bertempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, sera berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat," tegasnya.

Ia menilai pemerintah tidak menunjukkan rasa empati pada masyarakat yang terkena dampak pandemi virus corona jika tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Apalagi menurutnya, saat ini banyak masyarakat kehilangan mata pencarian. Negara harusnya punya kewajiban melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia, tidak membebani rakyat.

Said Iqbal melanjutkan, selain bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, pemerintah juga menerobos UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan bukanlah BUMN, tetapi berbentuk badan hukum publik.

Sehingga pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pemilik BPJS Kesehatan.

"Adapun pemilik BPJS Kesehatan adalah mereka yang mengiur iuran, karena itu BPJS harus bertanya kepada masyarakat jika ingin menaikkan iuran. Tidak boleh seenaknya menaikkan secara sepihak," tegasnya.

Maka itu, KSPI meminta pemerintah menaati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Pemerintah diminta untuk menaati putusan MA," tutupnya.

TAG TERKAIT :
Berita Kriminal Indonesia Berita Center Buruh KSPI Iuran PBJS

Berita Lainnya