Opini

Jokowi Menyiapkan Masa Depan

Indah Pratiwi Budi - 23/05/2020 13:00
Oleh: Eko Kuntadhi

Tahu gak, pada 2045 nanti jumlah anak muda di Indonesia 70% dibanding warga yang usianya lain. Mereka usia produktif. Tenaganya masih segar. Semangatnya membara. Dan membutuhkan aktifitas ekonomi.

Mereka dlahirkan di zaman internet. Terbiasa dengan aktifitas online. HP adalah dunianya. Kita mengenalnya sebagai warga native di era digital.

Anak-anak di Cikaso, Jabar mulai terbiasa berkomunikasi dengan anak-anak di Chicago, AS. Mereka berinteraksi via media sosial. Via game online, sejenis PUBG. Atau jaringan internet lainnya. Seluruh dunia akan benar-benar menjadi desa global.

Pada saat yang bersamaan, ekonomi antar negara juga membuka peluang. Seorang pengusaha UMKM di Inderamayu bisa menjual produknya secara langsung dengan pembelinya di Venice tanpa harus bertemu muka. Begitupun kita. Bisa membeli barang dari Wuhan.

Pada satu sisi peluang begitu terbuka. Pada sisi lain, persaingan juga akan semakin keras. Semua produksi akan menggunakan standar dunia. Karena pasarnya di seluruh dunia.

Tapi kita punya kekuatan. Jumlah tenaga produktif kita begitu melimpah. Sementara banyak negara maju yang penduduknya menua. Maksudnya jumlah penduduk tuanya lebih banyak dibanding anak muda. Akibatnya negara jadi kurang produktif.

Salah satunya karena mereka malas memproduksi bayi. Punya anak di negara maju memang repot. Biaya mahal. Bapak-ibu kerja. Aktifitas seks cuma jadi rekreasi. Bukan reproduksi.

Berbeda dengan kita. Rekreasi jalan. Reproduksi lanjut terus. Ada juga yang tadinya cuma mau rekreasi eh, kebobolan. Ya, wis. Sudah terlanjur.

Di saat jumlah penduduk muda mencapai puncaknya nanti, apa sih, yang paling penting disiapkan? Lapangan usaha. Pemerintah dituntut untuk membuka peluang sebesar-besarnya pada anak-anak muda itu untuk berkreasi. Mencari penghidupan. Memasuki dunia kerja. Atau menciptakan pekerjaanya sendiri dengan menjadi pengusaha.

Sebelum itu, tentu saja pendidikan dan keterampilan mereka harus ditingkatkan. Kemampuan bersaing secara global menjadi keharusan. Revolusi pendidikan yang sedang dijalankan Depdkbud sekarang harus dituntaskan. Kurikulum dirombak. Guru tidak lagi dibebani oleh tugas administratif yang segunung.

Sekolah-sekolah vokasi diperbanyak. Perusahaan-perusahaan besar didorong bekerja sama dengan kampus dan lembaga pendidikan. Agar kurikulumnya bisa tepat guna. Gak ngawang-ngawang lagi.

Mulai sekarang harus dipikrikan bagaimana meruntuhkan hambatan yang memungkinkan sebuah aktifitas ekonomi berdiri.

Mulai dari perizinan usaha, gak boleh lagi dibuat ribet. Sialnya persoalan izin usaha ini memang menjadi alat memeras. Sengaja dibuat ribet agar bisa mendapat sogokan. Ini harus dipangkas sampai ke akar-akarnya. Jangan ada lagi orang mau mendirikan usaha dibuat ribet.

Ini juga problem kita. Konsepsi otonomi daerah sering kebablasan. Setiap daerah merasa berkuasa atas daerahnya sendiri. Kepala daerah seperti raja-raja kecil. Birokrat maunya dilayani bukan melayani.

Presiden Jokowi melihat Indonesia masa depan. Bukan hanya memandang Indonesia saat ini saja. Dia bergerak menyiapkan infrastruktur. Ia mendorong pembenahan sektor pendidikan. Ia sering teriak, memudahkan perizinan usaha.

Tapi masalahnya, setumpuk peraturan dan UU produksi baheula sudah ada dan menjadi hambatan. Makanya Presiden memperkenalkan UU Omnibus Law sebagai UU Payung. UU ini fungsinya untuk memangkas segala keribetan yang ada akibat peraturan zaman lalu yang saling tumpang tindih.

Ada UU Cipta Kerja, UU Kemudahan Investasi, perubahan aturan Perpajakan dan sebagainya. Semua diarahkan agar negara hadir untuk mempermudah rakyatnya mencari penghidupan.

Jika tidak sekarang diselesaikan, kondisi bonus demografi nanti akan menjadi bumerang. Kita butuh sebuah aturan umum yang dapat menjawab tantangan kehidupan masa depan. Anak-anak muda produktif itu harus diberi ruang usaha yang memadai. Agar Indonesia bisa mengambil manfaat dari bonus demografinya.

Walhasil, kita memang tidak akan berubah menjadikan seks sebagai sekadr rekreasi. Tapi reproduksi juga ada konsekuensinya. Lapangan pekerjaan harus terbuka lebar. Disitulah pemerintah harus bisa menjadi pendorong. Bukan malah menjadi penghalang.

"Iya, mas. Konsep rekreasi dan reproduksi harus disatukan dengan adanya lapangan pekerjaan. Kalau gak, anak-anaknya akan keleleran. Masa jadi laskar demo doang," ujar Abu Kumkum.

Keleleran? Emangnya karung bocor!

(www.ekokuntadhi.id)

TAG TERKAIT :
Jokowi Joko Widodo Jokowi Hebat Jokowi Orang Baik Jokowi Orang Hebat

Berita Lainnya

KITA JOKOWI

Opini 18/09/2020 18:00

Nihilisme Anies

Opini 15/09/2020 16:30