Nasional

Surat Terbuka Untuk Jokowi, "Gigit Yang Bermain Anggaran Wabah Pandemi Covid-19"

Indah Pratiwi Budi - 23/06/2020 18:03
Oleh: Drs. Thomson Hutasoit

Beritacenter.COM - Belum lama ini beredar Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo, terkait pertanggungjawaban mata anggaran, baik APBN maupun APBD secara terbuka, transparan dan akuntabel dalam penanganan wabah pandemi virus corona.

Surat terbuka di tulis oleh Drs. Thomson Hutasoit dengan Judul "MENANTI GIGITAN PRESIDEN JOKOWI KEPALA NEGARA ATAS KKN WABAH PANDEMI COVID-19"

Beginilah isi artikel tersebut :

Wabah pandemi virus corona disease 2019 atau covid-19 kini memasuki fase baru yakni pertanggungjawaban mata anggaran, baik APBN maupun APBD secara terbuka, transparan dan akuntabel di ruang publik.

Penggunaan dan pengelolaan mata anggaran APBN sebesar 405,1 trilyun dan refocusing APBD provinsi, APBD kabupaten/kota sesuai kebijakan politik anggaran masing-masing pemerintah daerah tentu harus dijamin akuntabilitasnya agar tidak ada pihak-pihak menanggok di air keruh serta mengambil kesempatan dalam kesempitan di saat negara mengalami darurat kemanusiaan atas ganasnya wabah pandemi covid-19 memporak-porandakan seluruh dunia.

Kelonggaran mengeluarkan mata anggaran untuk melakukan tindakan penanggulangan, pencegahan wabah pandemi covid-19 tentu bukan membuka peluang seluas-luasnya menggunakan, mengelola mata anggaran APBN maupun APBD tanpa pertanggung- jawaban hukum dengan alibi demi penyelamatan nyawa dan kesehatan serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Segala bentuk penyimpangan hukum serta niat buruk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) tidak bisa ditolerir dengan alasan penanggulangan, pencegahan wabah pandemi covid-19 yang menggoncang sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan telah tegas mengatakan, "Jangan coba-coba melakukan korupsi dana penanggulangan, pencegahan wabah pandemi covud-19 akan saya gigit sendiri dengan cara saya sendiri" pungkasnya melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial (Medsos) di negeri ini.

Bahkan, Presiden Jokowi memerintahkan dengan tegas agar Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta seluruh lembaga-lembaga negara (PPATK, OJK, dll) mengawasi penggunaan, pengelolaan mata anggaran, baik APBN maupun APBD terbuka, transparan dan akuntabel.

"Akan saya gigit sendiri dan dengan cara saya sendiri" kode keras Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan pada pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pada Penjelasan UUD RI 1945 pasal 10 ditegaskan, Kekuasaan Presiden dalam pasal- pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.Pasal 11, 12, 13, 14, 15 Lihatlah diatas.

Pernyataan tegas dan keras "Saya akan gigit sendiri dengan cara saya sendiri" selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan memberi warning tegas dan keras terhadap seluruh warga negara dan seluruh penyelenggara negara atau pemerintahan tidak ada ruang sedikitpun melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) anggaran penanggulangan, pencegahan wabah pandemi covid-19.

Bahkan ancaman hukuman mati pun akan dijatuhkan yang kemudian didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI terhadap pelaku korupsi dana penanggulangan, pencegahan wabah pandemi covid-19.

Untuk menyegarkan memory publik, statemen politik tegas dan keras Presiden Jokowi menyatakan, "Hanya tunduk konstitusi dan kehendak rakyat" di depan Sidang Paripurna MPR RI 20 Oktober 2014 di Gedung Senayan Jakarta tidaklah penghias bibir (lips service) belaka.

Sikap tegas dan keras, konsisten, konsekuen Presiden Jokowi selama periode pertama 2014-2019 menjadikan begundal, badut, dajjal, bajingan polisi sontoloyo membenci, memusuhi hingga ke ubun-ubun.

Sikap tegas dan keras style Presiden Jokowi bukanlah marah-marah, berang dan konfrontasi. Tapi, kesejukan, kesabaran, keberanian, konsistensi, konsekuen melaksanakan perintah konstitusi dan kehendak rakyat sebagaimana telah diucapkan di ruang publik.

Presiden Jokowi pada periode kedua 2019-2024 pemerintahannya kembali mengeluarkan statemen politik tegas dan keras "Tidak ada beban" untuk mempertegas betapa beliau tidak bisa ditakut-takuti oleh siapa pun. "Saya hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa" harga diri dan kedaulatan bangsa dan negara tidak bisa dikompromikan atas alasan apapun, tegas Presiden ketujuh yang mengawali karier politik Walikota Surakarta-Solo, Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) 2012-2017 lalu.

Presiden yang ingin menghadirkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali sesuai Amanah Sila Kelima Pancasila, kembali mengeluarkan statemen tegas dan keras, "Saya akan gigit sendiri dengan cara saya sendiri" terhadap siapapun coba-coba melakukan tindakan korupsi dana penanggulangan percepatan wabah pandemi covid-19 untuk memberi warning seluruh anak-anak Ibu Pertiwi Indonesia sedang menggoncang negeri beradat, berbudaya, beradab, beriman ini.

Peringatan tegas dan keras Presiden Jokowi dalam action nyata, kini dinantikan seluruh rakyat Indonesia.

Pada situasi kondisi degradasi kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi negara akibat ulah segelintir oknum mengkhianati sumpah/janji jabatan serta tindakan penyelewengan kekuasaan, publik tidak mudah menerima pernyataan tegas dan keras Presiden Jokowi, "Saya akan gigit sendiri dengan cara Saya sendiri".

Bahkan di ruang publik telah timbul psikologi "apatisme", keraguan, ketidakpercayaan ataupun prasangka buruk, "hanya pelipur lara penawar hati gundah gulana" atas berbagai tindak korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di republik berhukum ini.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik Presiden Jokowi selaku Kepala Negara harus tegas memerintahkan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK, OJK, BIN, serta penegak hukum lainnya untuk menelusuri seluruh penggunaan mata anggaran APBN maupun APBD dalam percepatan penanggulangan wabah pandemi covid-19, baik dampak kesehatan jiwa maupun dampak ekonomi.

Bila institusi negara tidak mampu menunjukkan kinerja maksimal mengungkap dan membongkar dugaan penyimpangan yang diteriakkan masyarakat dengan kencang, maka sebaiknya "menggigit dengan cara Presiden Jokowi sendiri" telah dijanjikan di ruang publik.

Selaku warga negara tidaklah baik dan benar mengusulkan langkah taktis tindakan apa akan dilakukan terhadap institusi negara.

Walau demikian rakyat negeri menanti Tindakan nyata dari Presiden Jokowi tentang dugaan penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang dikeluhkan ketika bangsa didera darurat bencana wabah pandemi covid-19.

Kepercayaan publik (public trust) hanya bisa dikembalikan dengan penegakan hukum terbuka, transparan dan akuntabel.

Kesangsian, keraguan, kecurigaan, ketidakpercayaan terhadap institusi negara hanya bisa dibangun kembali melalui langkah konkrit penegakan hukum equality before the law.

Rakyat yakin dan percaya kepada Presiden Jokowi membawa Indonesia Maju, Indonesia Raya.
@ jokowi. @kepolisianri. @kejagungri. @kpkri. @mendagrititokarnavian.
#jokowifans. #jokowiindonesia. #jokowipresidenku. #kapolri. #kejagungri. #mendagrititokarnavian. #btpfans. #ericktohirfans. #ganjarpranowofans. #trirismaharinifans. #isri.

Medan, 23 Juni 2020.
Rakyat Marjinal.

TAG TERKAIT :
Jokowi Joko Widodo Jokowi Orang Baik Jokowi Orang Hebat Jokowi Presiden Ku

Berita Lainnya