Nasional

Kebijakan Cerdas Menteri Edhy! Bolehkan Ekspor Benur Demi Sejahterakan Rakyat dan Jamin Ekosistemnya

Lukman Salasi - 07/07/2020 22:37

BeritaCenter.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan ( KKP), Edhy Prabowo, membuat kebijakan penting dengan membolehkan ekspor benih losbter. Tindakan Menteri Edhy merupakan solusi cerdas karena demi kesejahteraan rakyat dan tetap menjamin keseimbangan ekosistem benur.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan hasil perikanan seperti lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajunfan (Portunus spp.).

Aturan yang dibuat Edhy tersebut merevisi aturan larangan ekspor benih lobster di era Susi yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Akibat kebijakan Susi ini, ribuan rakyat harus kehilangan pendapatannya dan jatuh miskin.

Edhy menegaskan, kebijakan pembukaan ekspor benur dilakukan demi kesejahteraan ribuan nelayan yang menggantungkan hidup dari menangkap benih lobster.

"Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya (lobster). Muaranya menyejahterakan," kata Menteri Edhy dalam keterangan tertulisnya yang kami kutip Selasa (7/7/2020).

Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membangkitkan geliat pembudidayaan lobster di berbagai daerah. Pemerintah juga terus meningkatkan akses permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan.

Publik, kata Edhy, harus dapat melihat kebijakan itu secara utuh dengan mengingat arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan meliputi perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan nelayan.

"Yang paling penting, izin itu dibuat untuk kesejahteraan, manfaat atau tidak ke masyarakat," ujar Edhy.

Edhy menjelaskan tidak menutupi apapun dalam kebijakan ekspor benih lobster. Sebelum melegalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik.

"Ekspor ini tidak hanya melibatkan korporasi tapi juga nelayan. Karena penangkap benihnya kan nelayan. Terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster," kata Edhy.

"Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan, karena akibat ekspor dilarang mereka tidak bisa makan. Mereka tidak punya pendapatan. Ini sebenarnya pertimbangan utama kami," tambahnya.

Hal penting lain yang ditegaskan Edhy bahwa ekspor benih lobster tidak terus menerus dilakukan. Bila kemampuan budidaya di Indonesia semakin baik, otomatis benih yang ada dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan pembudidaya di dalam negeri.

Seraya meningkatkan kapasitas budidaya lobster dalam negeri, Edhy ingin pemasukan bagi negara berjalan. Itulah sebabnya, ekspor benih lobster dikenakan pajak dan besarannya tergantung margin penjualan.

"PNBP ini sangat transparan, lho. Hanya mereka yang mengekspor saja yang bayar, bukan nelayan atau yang cuma berbudidaya. Aturan PNBP pun disesuaikan dengan harga pasar," terang Edhy.

Menurut Edhy, perusahaan yang mendapat izin ekspor tidak asal tunjuk. Perusahaan harus melewati proses admistrasi hingga uji kelayakan. KKP sendiri membentuk panitia untuk menyeleksi perusahaan penerima izin.

"Pendaftaran izin ini terbuka. Ada prosesnya, dari mulai berkas hingga peninjauan langsung proses budidaya yang dimiliki. Setelah kelayakannya terverifikasi, baru mendapat izin. Proses ini terbuka, tidak ada yang kami tutupi," pungkas Edhy.

TAG TERKAIT :
Berita Center Kesejahteraan Rakyat Edhy Prabowo Menteri KKP Ekspor Benih Lobster Izin Ekspor Benih Lobster Kebijakan Cerdas

Berita Lainnya