Opini

Tolak Ekspor Lobster, Tujuan Susi Untuk Kepentingan Siapa?

Lukman Salasi - 08/07/2020 21:06

Legalisasi ekspor benih Lobster pasca terbitnya Permen KP No. 12/2020, tampak memantik perdebatan hangat dikalangan terbatas. Adalah mantan menteri KKP, Susi Pudjiastuti turut terlibat mereproduksi kritik mengenai kebijakan menteri KKP, Edhy Prabowo yang dinilai nir-keberpihakan atas kepentingan rakyat dan negara.

Resistensi Susi perihal budidaya lobster, termasuk ekspor, telah berlangsung lama lantaran cara itu berpotensi menghabiskan plasma nutfah alias bibit Lobster.

Selintas pendapat Susi cenderung meyakinkan. Ada spirit nasionalisme dan keberpihakan akan interes rakyat dan bangsa. Tetapi sejauh mana tilikan itu mempunyai justifikasi empiris? Persis disitulah pendapat Susi patut digugat!

Dalih kepunahan plasma nutfah adalah permasalahan perspektif teoritis, karenanya tampak prematur bila pikiran itu dijadikan kebenaran mutlak. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, mampu mewujudkan sesuatu hal yang dianggap mustahil.

Sejak terbitnya Permen KP No. 56/2016, yang secara substansi mengatur perkara pelarangan dan/atau pengeluaran Lobster (panularius), Rajungan (portunus), dan Kepiting (Scylla).

Tidak bisa disangkal, peraturan tertera, turut berkontribusi dalam hal “menyengsarakan” sejumlah pihak, utamanya yang mata pencahariannya di sektor itu. Nelayan Lobster merupakan sala satu pihak yang paling terkena dampaknya.

Pada masa Darmin Nasution masih menjabat Menko Perekonomian, sekurang-kurangnya ada sebanyak 10.000 nelayan Lobster mengeluh kehilangan mata pencaharian, setelah KKP Susi mengorbit regulasi pelarangan penangkapan bibit Lobster.

Ini menyadarkan saya akan insiden pemecatan pegawai negeri sipil yang ketahuan terlibat penyelundupan benur Lobster, namun kini malah menjadi pebisnis semenjak menteri Edhy menerbitkan Permen KP No. 12/2020.

Sebagai orang yang pernah menduduki jabatan legislatif, Edhy Prabowo tentunya paham betul apa problem fundamental, sehingga perlu menerbitkan kebijakan izin ekspor benih Lobster.

Kalau mengamati perjalanan sebelum kebijakan tersebut lahir, sebelumnya hendak dibentuk tim dalam melakukan kajian publik, kajian akademis, serta terjun ke lapangan termasuk pergi ke Universitas Tasmanis, di Australia yang jadi tempat penelitian lobster.

Melintasi proses yang tidak singkat sebelum mengorbit Permen KP No. 12/2020, jelas pikiran-pikiran yang menilai kebijakan tersebut nir-keberpihakan terhadap interest rakyat dan negara serta cenderung destruktif bagi keberlangsungan Lobster, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Sebab itu menelurkan pemahaman prematur – untuk tidak mengatakan, salah.

Siasat Mendiskreditkan Lobster Edhy

Esensi dari beragam kritik yang diorkestrasi Susi Pudjiastuti terhadap kebijakan KKP Edhy Prabowo hendaknya dipahami dalam kerangka politik akumulasi dan sentralisasi kapital, serta pertahanan privilage.

Sebagai orang yang namanya tercatat dalam semesta bisnis untuk sektor kelautan dan perikanan, jelas sikap kritis Susi tak terlepas dari kepentingan bisnis-politik yang selama ini ditapaki dan terawat dengan baik. Apalagi Susi sendiri tercatat memiliki ladang bisnis lobster di desa Sambay, Kab. Simeulue, Prov. Aceh.

Dari sejumlah perusahaan yang mendapat izin ekspor benih Lobster, satu diantaranya justru terafiliasi dengan Susi, yakni PT Royal Samudera Nusantara yang berdomisili di Tangerang Selatan, Banten.

Sekalipun usaha-usaha penyangkalan akan kepemilikan bisnis Lobster Susi terus gencar dilakukan via media massa, bukan berarti penyangkalan tersebut harus kita terima begitu saja.

Ini seperti perkara mahar politik dalam proses kandidasi Pilkada: sangat tampak, tapi minim bukti. Terlampau menyengat aroma kepentingan ekonomi politik Susi di balik sikap yang “kritis”.

Wacana mutakhir yang tengah berkembang dikalangan publik adalah kebijakan KKP Edhy cerminan dari praktik KKN. Padahal proses penetapan izin ekspor bagi Perusahaan jelas melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Wajar bila menyikapi wacana tersebut Edhy lantas membuka diri bagi otoritas terkait untuk memeriksa, apakah ada yang salah dalam proses penetapan perusahaan atau tidak.

Yang terpenting sekarang tak perlu terkecoh dengan narasi-narasi klise yang terus digaungkan. Jika benar Susi punya keberpihakan terhadap rakyat, mengapa Permen KP No. 56 tahun 2016 justru berujung pada 10.000 nelalayan Lobster kehilangan mata pencaharian.

Sebelumnya data yang perlihatkan Susi via akun Twitternya, memperlihatkan adanya ekspor Lobster yang terus meningkat. Namun pada saat bersamaan, malah terjadi penyelundupan benur Lobster ke luar negeri. Jelas ini paradoks yang tidak mungkin terus dipertahankan.

Oleh: Riyanda Barmawi, Direktur Eksekutif Ekonomika Institut

TAG TERKAIT :
Berita Center KKP Menteri KKP Ekspor Benih Lobster Siasat Susi

Berita Lainnya