Politik

Terungkap! Susi Kritisi Kebijakan Menteri Edhy Karena Kepentingan Bisnis-Politiknya Terganggu

Lukman Salasi - 09/07/2020 19:00
FOKUS : KKP

BeritaCenter.COM - Direktur Eksekutif Ekonomika Institut, Riyanda Barmawi, mempertanyakan sikap kritis mantan menteri KKP, Susi Pudjiastuti, terkait kebijakan Menteri Edhy Prabowo yang membolehkan ekspor benih lobster.

Permen KP No. 12/2020 yang dikeluarkan Edhy Prabowo dituding Susi berpotensi menghabiskan plasma nutfah alias bibit Lobster.

“Selintas pendapat Susi cenderung meyakinkan. Ada spirit nasionalisme dan keberpihakan akan interes rakyat dan bangsa. Tetapi sejauh mana tilikan itu mempunyai justifikasi empiris? Persis disitulah pendapat Susi patut digugat!” jelas Riyanda dalam keterangannya yang kami kutip, Kamis (9/7/2020).

“Dalih kepunahan plasma nutfah adalah permasalahan perspektif teoritis, karenanya tampak prematur bila pikiran itu dijadikan kebenaran mutlak. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, mampu mewujudkan sesuatu hal yang dianggap mustahil,” sambungnya.

Riyanda mengaku mengamati perjalanan sebelum kebijakan tersebut lahir. Sebelumnya hendak dibentuk tim dalam melakukan kajian publik, kajian akademis, serta terjun ke lapangan termasuk pergi ke Universitas Tasmanis, di Australia yang jadi tempat penelitian lobster.

“Melintasi proses yang tidak singkat sebelum mengorbit Permen KP No. 12/2020, jelas pikiran-pikiran yang menilai kebijakan tersebut nir-keberpihakan terhadap interest rakyat dan negara serta cenderung destruktif bagi keberlangsungan Lobster, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Sebab itu menelurkan pemahaman prematur – untuk tidak mengatakan, salah.” ujarnya.

Menurut Riyanda, esensi dari beragam kritik Susi terhadap kebijakan KKP Edhy Prabowo hendaknya dipahami dalam kerangka kepentingan ekonomi dan politik.

“Sebagai orang yang namanya tercatat dalam semesta bisnis untuk sektor kelautan dan perikanan, jelas sikap kritis Susi tak terlepas dari kepentingan bisnis-politik yang selama ini ditapaki dan terawat dengan baik. Apalagi Susi sendiri tercatat memiliki ladang bisnis lobster di desa Sambay, Kab. Simeulue, Prov. Aceh.” sebutnya.

Riyanda menjelaskan bahwa dari sejumlah perusahaan yang mendapat izin ekspor benih Lobster, satu diantaranya justru terafiliasi dengan Susi, yakni PT Royal Samudera Nusantara yang berdomisili di Tangerang Selatan, Banten.

“Sekalipun usaha-usaha penyangkalan akan kepemilikan bisnis Lobster Susi terus gencar dilakukan via media massa, bukan berarti penyangkalan tersebut harus kita terima begitu saja,” ucapnya.

“Ini seperti perkara mahar politik dalam proses kandidasi Pilkada: sangat tampak, tapi minim bukti. Terlampau menyengat aroma kepentingan ekonomi politik Susi di balik sikap yang “kritis”,” lanjut Riyanda.

Ia kemudian meminta publik tidak terkecoh dengan narasi-narasi kritis dan klise yang terus digaungkan Susi.

Lantas, Riyanda balik mengkritik Susi. Menurutnya, jika benar Susi punya keberpihakan terhadap rakyat, mengapa Permen KP No. 56 tahun 2016 soal larangan ekspor benih lobster justru berujung pada 10.000 nelayan Lobster kehilangan mata pencaharian.

“Tidak bisa disangkal, peraturan tertera, turut berkontribusi dalam hal “menyengsarakan” sejumlah pihak, utamanya yang mata pencahariannya di sektor itu. Nelayan Lobster merupakan sala satu pihak yang paling terkena dampaknya,” terangnya.

“Pada masa Darmin Nasution masih menjabat Menko Perekonomian, sekurang-kurangnya ada sebanyak 10.000 nelayan Lobster mengeluh kehilangan mata pencaharian, setelah KKP Susi mengorbit regulasi pelarangan penangkapan bibit Lobster,” sebut Riyanda.

TAG TERKAIT :
Berita Center Susi Pudjiastuti KKP Menteri KKP Ekspor Benih Lobster Kepentingan Politik Susi Kepentingan Bisnis Susi Keuntungan Ekspor Benih Lobster Ekonomika Institut Kebijakan Edhy Prabowo

Berita Lainnya