Nasional

PENTING! Ini yang Mendasari KKP Legalkan Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Lukman Salasi - 11/07/2020 13:47
FOKUS : KKP

BeritaCenter.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melegalkan kebijakan ekspor benih lobster. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Aturan ini merevisi larangan ekspor benih lobster di era Susi.

KKP menjelaskan bahwa kebijakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) didasarkan pada hasil kajian KKP dan konsultasi publik yang telah dilakukan secara intensif dalam beberapa bulan terakhir.

“Konsultasi publik dikoordinasikan oleh Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2 KKP), yang merupakan kelompok eksternal yang dibentuk oleh Menteri KP dan beranggotakan pakar kelautan dan perikanan, pakar lingkungan, pakar hukum, pakar komunikasi hingga perwakilan dunia usaha,” papar KKP dalam rilis resminya yang kami kutip, Sabtu (11/7/2020).

Selain melakukan kajian dan diskusi terbuka dengan berbagai pihak, Menteri KP dan sejumlah pakar Indonesia juga telah melakukan studi banding khusus untuk lobster ke Tasmania, Australia pada bulan Februari 2020 serta melakukan serangkaian diskusi dengan para pakar di Universitas Tasmania.

“Berdasarkan studi tersebut diketahui bahwa lobster telah mampu diproduksi di hatchery dimana satu indukan lobster setidaknya dapat memijah 2 kali dalam satu tahun, dengan variasi jumlah telur dari puluhan ribu hingga mencapai beberapa juta ekor per induk tergantung jenis dan ukurannya,” terangnya.

“Setelah melakukan rangkaian kajian, penelitian dan konsultasi publik, KKP menerbitkan Permen KP No. 12 tahun 2020 yang mengizinkan penangkapan benih bening lobster untuk kegiatan budidaya lobster dan ekspor terbatas sesuai dengan ketentuan dalam Permen tersebut,” lanjutnya.

Menurut penjelasan KKP, sejak dahulu, ribuan nelayan kecil menggantungkan hidupnya dari penangkapan benih lobster. Di sisi lain sebenarnya tingkat kelangsungan hidup (survival rate) benih lobster di alam sangatlah rendah.

“Diketahui berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat kelangsungan hidup benih lobster di alam adalah sebesar 0,01%. Artinya bahwa secara alamiah tanpa ada intervensi manusia, hanya ada 1 dari 10.000 benih lobster yang akan bertahan menjadi individu dewasa, sisanya akan mati disebabkan faktor alam, terutama faktor predasi (dimangsa oleh pemangsa dari jenis ikan lainnya), kompetisi ruang dan ketersediaan makanan serta kesesuaian lingkungan perairan. Satu-satunya upaya untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup adalah dengan membesarkan benih lobster tersebut melalui proses budidaya, dimana benih lobster dijauhkan dari pemangsa, diberi makanan dan ditempatkan pada lingkungan yang sesuai,” sebutnya.

Pada tahun 2020, Indonesia dihitung membutuhkan sebanyak 10,6 juta ekor benih untuk memenuhi kapasitas kebutuhan budidaya lobster nasional, dan akan terus dikembangkan sehingga pada tahun 2024 dibutuhkan benih lobster sebanyak 55,5 juta ekor.

“Di sisi lain, berdasarkan hasil kajian terakhir terkait dengan potensi benih lobster yang ada di perairan Indonesia, sebesar 417 juta ekor benih bening lobster dapat dimanfaatkan setiap tahunnya dari seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dengan demikian, setidaknya pada rentang waktu 2020-2024 ini, Indonesia masih memiliki surplus benih lobster yang berlimpah dan belum bisa terserap oleh kebutuhan budidaya nasional sekaligus menjadi potensi ekonomi untuk diekspor,” jelasnya.

“Berdasarkan kajian tersebut, pemanfaataan BBL tidak hanya dapat dijadikan penggerak roda kegiatan usaha budidaya lobster namun ekspor BBL dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang secara langsung dapat dirasakan oleh nelayan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tersebut dan peningkatan devisa negara ditengah kelesuan ekonomi global dan nasional akibat Pandemi COVID19 yang menghilangkan banyak lapangan pekerjaan dan bangkrutnya tatanan usaha diberbagai sektor. Agar nelayan dapat memperoleh keuntungan ekonomi secara maksimal, KKP juga menetapkan mekanisme penetapan harga patokan terendah BBL di tingkat nelayan. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk harga patokan tertinggi BBL dari nelayan guna meningkatkan daya saing para pembudidaya,” tegas KKP.

KKP mengatakan, perkembangan terkini, KKP telah menetapkan daftar nelayan kecil sebagai nelayan penangkap BBL berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi secara bertahap.

“Sampai saat ini sebanyak 9.193 nelayan kecil penangkap BBL telah ditetapkan dan jumlah nelayan ini akan bertambah seiring dengan proses verifikasi usulan yang masih dilakukan di lapangan. Hal tersebut kurang lebih menunjukkan bahwa nelayan penangkap BBL merupakan salah satu bentuk mata pencaharian dari kelompok nelayan. Dan perlu diingat, penangkapan BBL adalah untuk nelayan skala kecil,” lanjutnya.

Adapun untuk tetap mengedepankan keberlanjutan sumber daya, kebijakan ekspor BBL akan dilakukan dengan proses yang sangat ketat, mulai dari hulu penangkapan sampai hilir proses ekspor.

“Misalnya, penangkapan harus sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan di setiap wilayah pengelolaan perikanan, nelayan yang menangkap maupun eksportir harus terdaftar. Begitupun eksportir untuk melakukan proses ekspor harus telah berhasil melakukan kegiatan budidaya secara berkelanjutan dengan memenuhi kaedah-kaedah Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) agar tidak menimbulkan polusi dan menyebarkan penyakit, serta telah melepasliarkan 2% lobster hasil budidayanya ke alam. Adanya penetapan harga patokan terendah BBL juga dimaksud agar pemanfaatan sepenuhnya dapat dikendalikan dengan menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal. Adapun pelepasliaran sebesar 2% ke wilayah konservasi dalam jangka panjang akan meningkatkan populasi lobster yang ada di alam itu sendiri,” pungkasnya.

TAG TERKAIT :
Berita Center KKP Kebijakan Ekspor Benih Lobster Demi Ekonomi Nelayan Kecil Dasar Kebijakan Ekspor Benur

Berita Lainnya