News

Basuki Ancam Blacklist Jika Pembiayaan Proyek Lambat

Anas Baidowi - 03/08/2020 21:20

Beritacenter.COM - Pemerintah menggandeng badan usaha KPBU dalam menggarap proyek preservasi atau pemeliharaan Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan.


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara di acara penandatanganan kontrak KPBU mengatakan proses financial close alias penyelesaian pembiayaan ditargetkan akan selesai pada januari 2021.

Basuki menegaskan agar proses penyelesaian pembiayaan proyek kalau bisa dipercepat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo pun ingin semua hal dilakukan dengan cepat.

"Kalau bisa financial close-nya bisa dipercepat. Jangan Januari, kalau Presiden dengar bisa ganti chanel, karena itu harus dipercepat," ujar Basuki, Senin (3/8).

Basuki juga sempat curhat bahwa dirinya jengkel kepada salah satu kontraktor yang pekerjaannya lelet. Bahkan dia juga mengancam akan memutus kontrak dan melakukan black list kepada kontraktor tersebut.

"Hari ini, pada saat bersamaan di Jalintim Sumbar dilakukan show case meeting Jalintim di Sumbar, saya sudah minta kepala balai, kalau dalam satu Minggu ini penyedia jasa tidak bergerak, putus dan blacklist," ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya proyek KPBU seperti ini bisa meminimalisir kasus kontraktor yang lelet.

"Saya harap dengan adanya KPBU ini bisa dihindari hal demikian tadi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan, Brahmantyo Isdijoso juga menjelaskan pembiayaan proyek kerja sama ini akan diperoleh dari BUP. Kemudian, nantinya akan ada skema pengembalian investasi yang diberikan dengan dana APBN yang diambil dari anggaran Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang dilakukan berdasarkan ketersediaan layanan yang dikerjasamakan.

"Pembiayaan diperoleh dari badan usaha dan skema pengembalian investasi yang digunakan adalah skema pembayaran ketersediaan layanan. Di mana pembayaran AP bersumber dari APBN DIPA Ditjen Bina Marga PUPR," papar Brahmantyo.

Selain itu, Kemenkeu juga turut mendukung proses alokasi anggaran dan memberikan jaminan pengembalian lewat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

"Kemenkeu mendukung proses alokasi anggaran dan juga pemberian jaminan lewat PT PII," tambahnya.

Proyek ini akan menunjuk perusahaan sebagai badan usaha pelaksana (BUP) KPBU yakni PT Jalintim Adhi-Abipraya yang merupakan perusahaan patungan antara Adhi Karya dan Brantas Abipraya. Estimasi investasi proyek kerja sama ini sebesar Rp 916,4 miliar yang terdiri dari biaya konstruksi dan bunga selama proses konstruksi.

TAG TERKAIT :
Berita Center Menteri PUPR Basuki

Berita Lainnya