Nasional

Pilkada di Tengah Pandemi, Hasto: Rakyat Akan Dapatkan Kepastian Legalitas Pemimpin

Anas Baidowi - 04/08/2020 22:29

Beritacenter.COM - Pandemi Covid-19 tidak menjadi hambatan bagi PDI Perjuangan (PDIP) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Berbagai persiapan sperti kampanye secara virtual telah dilakukan oleh PDIP.

"Terkait kampanye virtual, selama masa pandemi saja, itu kami sudah mengadakan rapat partai sudah 69 kali. Sebagian besar menggunakan virtual. Pasalnya, PDI Perjuangan telah mengupgrade kemampuan sumber daya internalnya, sehingga terkait kampanye virtual itu kami siap untuk menjalankannya," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa (4/8).

Di era kontestasi politik identik dengan pertarungan kapital. Namun PDIP justru melakukan berbagai langkah bersama agar beban yang ditanggung calon tidak terlalu berat karena PDIP mengedepankan prinsip gotong royong sebagai strategi utama.

"Karena itulah mereka yang sudah ditetapkan PDI Perjuangan sebagai petugas partai di pilkada, wajib hukumnya bagi seluruh simpatisan, anggota, untuk memberikan dukungan bergerak bersama dengan penuh disiplin dan juga dipimpin oleh ideologi," beber Hasto.

Dengan strategi gotong royong tersebut, pilkada 2015, 2017, dan 2018, PDIP meraih keberhasilan dalam mendapatkan dukungan rakyat. Baik ditinjau dari persentase secara keseluruhan, maupun dari jumlah kader yang ditempatkan sebagai calon.

Hasto mengatakan bahwa kondisi pandemi saat ini justru mewajibkan perhelatan pilkada tak seharusnya diundur seperti permintaan sejumlah pihak. Sebab bagi PDIP, paparan COVID-19 tergantung dari sejauh mana kedisplinan menjalankan protokol kesehatan bisa dilaksanakan.

Selain itu, jika pilkada ditunda, maka akan timbul resiko politik baru. Apalagi untuk menghadapi pandemi ini diperlukan legalitas yang sangat kuat dari pemimpin di daerah. Jika pilkada ditunda, maka kepala daerah yang rata-rata masa tugasnya habis pada Februari 2021, terpaksa harus digantikan pelaksana tugas (Plt). Sehingga nantinya pejabat takkan punya kewenangan politik untuk membuat kebijakan strategis di daerah dalam menangani masalah akibat pandemi COVID-19.

"Sehingga justru ketika pilkada bisa dijalankan on schedule yaitu pada tanggal 9 Desember itu, menujukkan bahwa nantinya itu terkait dengan periodesasi masa jabatan yang akan berakhir pada bulan Februari. Sehingga rakyat juga mendapat kepastian legalitas pemimpin yang nanti akan dihasilkan dari Pilkada ini," ujarnya.

Hasto meyakini, dengan diadakannya pilkada serentak ini akan menjadikan faktor utama dalam memilih pemimpin yang baik untuk daerahnya.

"Justru dalam kampanye itu kami meyakini rakyat akan bertanya bagaimana komitmen calon di dalam mengatasi pandemi di dalam membangun suatu imunitas dari setiap warga negara. Sehingga kita bisa mengatasi secara bersama-sama," kata Hasto.

TAG TERKAIT :
Berita Center PDIP Hasto Kristiyanto Pilkada 2020

Berita Lainnya