Ekonomi

Strategi Kemnaker Wujudkan Tatanan Kenormalan Baru Ketenagakerjaan

Anas Baidowi - 05/08/2020 22:09

Beritacenter.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mewujudkan tatanan kenormalan baru ketenagakerjaan yang dalam hal ini melindungi keselamatan dan hak-hak dasar pekerja sekaligus menjaga kelangsungan bisnis atau usaha.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah Saat memberikan Keynote Speech pada Webinar Tatanan Kenormalan Baru Ketenagakerjaan dan Upaya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Jakarta, mengemukakan setidaknya ada 5 kebijakan untuk mendukung hal tersebut.

Yang pertama yakni, Kemnaker telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Ida mengatakan bahwa SE tersebut lebih berfokus pada dua hal, yakni pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja dan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait COVID-19.

"Keberlangsungan usahanya dijaga, perlindungan kesehatan dan perlindungan pengupahannya terpenuhi," kata Ida, Rabu (5/8/2020).

Kemudian, Kemnaker juga mengeluarkan SE Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.

Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan diminta untuk menyusun perencanaan keberlangsungan usaha, seperti membuat mitigasi risiko dan identifikasi respons dampak pandemi. hal itu untuk mengantisipasi dampak pandemi.

"Perusahaan juga diminta menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan, seperti kampanye perilaku hidup sehat, menggunakan masker, dan mengecek suhu badan," ucapnya.

Ketiga, menerbitkan SE Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena COVID-19.

SE tersebut berfokus pada pemberian hak berupa pelindungan program JKK sesuai dengan undang-undang kepada pekerja yang berisiko dan terpapar COVID-19.

Keempat, membentuk Posko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Covid-19. Posko tersebut sebagai tempat layanan informasi dan konsultasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

"Layanan posko K3 ini dapat diakses secara online di k3corona.kemnaker.go.id, sehingga memudahkan masyarakat mengakses dari manapun dan kapanpun," imbuhnya.

Kelima, Kemnaker menerbitkan Kepmenaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru beserta Pedomannya.

Dengan demikian, penempatan PMI dibuka kembali secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta dengan berbagai pertimbangan, seperti jenis pekerjaan dan tahapan proses penempatan.

Selain itu, kemnaker juga berperan aktif melalui program-program Safety Net bagi pekerja yang terdampak pandemi, seperti program BLK Tanggap COVID-19, Padat Karya Infrastruktur, Padat Karya Produktif, dan program Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri.

Ida berharap, dengan adanya kebijakan dan program tersebut, tatanan kenormalan baru ketenagakerjaan dapat dijalankan sepenuhnya oleh pekerja dan pelaku usaha, sehingga tenaga kerja Indonesia tetap produktif, tetapi tetap tertib menjalankan protokol kesehatan.

"Cara ini diyakini akan memberikan secara signifikan pada pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.

TAG TERKAIT :
Berita Center Ekonomi Ekonomi Indonesia Kemnaker Ketenagakerjaan

Berita Lainnya