News

KontraS Sebut Intruksi Presiden No 6 Berpotensi Langgar HAM

Anas Baidowi - 06/08/2020 14:48

Beritacenter.COM - Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti menyoroti Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 terkait Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Covid-19. Ia menilai intruksi tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, rujukan terkait penegakan tehadap pelanggaran protokol kesehatan hanya diatur dalam UU Kekarantinaan dan berlaku dalam situasi karantina, atau saat penetapan PSBB.

"Bagaimana kalo statusnya new normal? Tidak ada aturannya," kata Fatia, Kamis (6/8).

Ia menjalaskan, meski pelibatan TNI-Polri tersebut hanya intruksi dan hanya buat bawahan presiden, namun menurutnya, frase penegakan hukum dalam inpres itu bisa disalahartikan.

Baca Juga: Fahri Hamzah Optimis Indonesia Mampu Atasi Masalah Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19

"Buat membubarkan aksi-aksi atau orang kumpul-kumpul, atau menjadi celah dalam satu tindakan tertentu ketika aparat keamanan dan pertahanan terlalu dekat dengan publik sehingga berisiko mengancam kebebasan sipil," jelasnya.

Fatia menyoroti frasa pembinaan yang tertuang dalam poin 4(c) dan 5 (c). Ia menilai maksud poin ini sangat luas. "Pembinaan seperti apa yang dimaksud? Ketika terjadi apa pembinaan itu dilakukan? Dengan cara apa? Jangan sampai disalahtafsirkan menjadi tindakan tertentu," tuturnya.

Sementara itu, peneliti KontraS, Rivanlee Anandar, mengatakan keterlibatan TNI-polri dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 sejatinya penegasan dari masa pelonggaran PSBB. Namun masalahnya sejak saat itu publik tidak diberi tahu detail keterlibatan mereka seperti apa dan tidak pernah ada evaluasinya.

Baca Juga: Warga Digegerkan Temuan Jasad Janin Bayi 4 Bulan di Pondok Aren Tangsel

Menurut Rivanlee, yang menjadi pertanyaanya adalah kenapa sejak pelonggaran PSBB dan sudah ada pelibatan TNI-Polri namun angka penyebaran positif Covid-19 terus naik

"Lalu ini dimasukkan lagi frasa dilibatkan TNI - Polisi sementara sejak Mei sampai inpres ini tidak ada audit atau akuntabilitas yang jelas terhadap keterlibatan mereka dan dampaknya pada angka penyebaran kasus," tuturnya.

TAG TERKAIT :
Jokowi Berita Kriminal Indonesia Beritacenter Berita Center Kontras Presiden Joko Widodo Corona Covid-19 Penanganan COVID-19

Berita Lainnya