News

Komitmen Perangi IUU Fishing, KKP Tambah 104 Personil Pengawas SDKP

Aisyah Isyana - 06/08/2020 16:16

BANDUNG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah jumlah personil pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) sebanyak 104 orang, yang di alih fungsikan dari jabatan fungsional Penyuluh Perikanan (Luhkan) PNS. Dalam hal ini, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Keahlian, pada 5-21 Agustus 2020, sekaligus Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyuluh Perikanan dari BRSDM ke Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Kegiatan ini terlaksana sebagai upaya menghadapi tantangan serta ancaman dari illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang semakin kompleks, di mana pengawas perikanan harus memiliki kompetensi SDM pengawasan yang mumpuni.

“Kita memahami bahwa Indonesia merupakan Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia dengan nilai kekayaan laut mencapai Rp 1.772 triliun. Namun, potensi laut Indonesia terganggu akibat ancaman dari IUU fishing. Kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan sekitar 101 triliun rupiah per tahunnya. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pengawas sumber daya KP,” tutur Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja.

Terkait hal tersebut, BRSDM selaku Eselon I KKP yang membidangi pelatihan SDM KP serta memiliki sekitar 4.500 penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh nusantara, memberikan kesempatan kepada 104 penyuluh perikanan PNS untuk mengabdi sebagai pengawas sumber daya KP di Ditjen PSDKP. Hal ini untuk menambah kebutuhan pengawas perikanan aktif yang saat ini jumlahnya masih kurang, mengingat luasnya sumber daya kelautan dan perikanan yang harus diawasi terlebih untuk menghadapi tantangan IUU Fishing.

“Kami melihat bahwasanya ada peluang-peluang yang bisa dikembangkan dari seluruh jajaran penyuluhan perikanan, terlebih mereka terbiasa bekerja dan berhadapan langsung dengan masyarakat dan terbiasa menghadapi tantangan di lapangan. Tentunya kami terbuka untuk memberikan kesempatan kepada penyuluh perikanan yang ingin mengembangkan karirnya di berbagai bidang. Tentu hal ini bukan berarti Anda (penyuluh perikanan) berpindah, kita masih satu atap, tetapi Anda mendapat suatu amanah baru. Tunjukkan kinerja, kesungguhan, serta keikhlasan Anda berkarya di bidang pengawasan ini,” papar Sjarief.

Pihaknya pun menuturkan bahwa BRSDM saat ini telah kembali menggerakkan penyuluh swadaya berbasis masyarakat dengan penyuluh PNS bertindak sebagai koordinator. Di samping itu, BRSDM juga memiliki penyuluh perikanan bantu. Sehingga peralihan kerja 104 penyuluh PNS dinilai tidak akan mengganggu kelancaran pendampingan terhadap kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan masyarakat KP lainnya.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Tb Haeru Rahayu, pun menyambut baik atas peralihan 104 penyuluh perikanan PNS bergabung di Ditjen PSDKP sebagai pengawas perikanan. Terlebih peralihan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 17/Permen-Kp/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Disampaikan bahwa persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi: pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (saat ini menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan/BRSDM).

“Kami sangat berterimakasih atas dukungan BRSDM melalui peralihan 104 personil penyuluh perikanan PNS menjadi pengawas, serta adanya alokasi pendanaan senilai 10,9 miliar rupiah sebagai dana pengembangan ke depa nnya. Melalui pelatihan ini, Saya berharap teman-teman dapat menjadi pengawas yang cakap, handal dan kompeten, karena Saya melihat metode yang akan diajarkan menggunakan sistem blended learning dengan modul pembelajaran yang kompleks. Nantinya, usai pelatihan, 104 personil tersebut pun akan disebar di 14 unit pelaksana tugas (UPT) Ditjen PSDKP dan juga pusat agar tercipta balancing antara pusat dan daerah,” terang Haeru Rahayu.

Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan merupakan salah satu pelatihan yang wajib diikuti oleh calon pengawas perikanan sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan. Pada pelatihan ini peserta dibekali pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang pengawasan perikanan, sehingga diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini pengawas perikanan lebih memahami lagi tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas perikanan.

Turut hadir dalam Pembukaan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Ahli, Plt. Sekretaris BRSDM, Sekretaris Ditjen PSDKP, Kepala Pusat pelatihan dan Penyuluhan, Kepala Biro Kepegawaian KKP, Kepala Biro Keuangan KKP, Kepala Bagian Program BRSDM, dan Kepala Bagian Keuangan dan Umum BRSDM.

TAG TERKAIT :
Ilegal Fishing KKP IUU Fishing Pengawas Sumber Daya Kelautan Pengawas SDKP

Berita Lainnya