Nasional

Kerjasama MoU Antara BPK, Polri Dan Kejagung Terkait Pencegahan Korupsi Resmi Diperpanjang

Anas Baidowi - 11/08/2020 14:39

Beritacenter.COM - Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna menyatakan bahwa pihaknya bersama Polri dan Kejaksaan Agung memperpanjang kerjasama MoU terkait pencegahan korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan secara virtual melalui akun YouTube BPK RI Official Selasa (11/8/2020).

Melihat dari kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya, BPK meyakini dengan adanya kerjasama tersebut bisa memberikan kepastian hukum, dan memastikan akuntabilitas keuangan negara.

"MoU ini selain bertujuan untuk memperbaharui MoU yang sudah pernah ditandatangani di waktu sebelumnya, dan dalam rangka memperluas cakupan MoU-nya dari sekadar kerjasama dalam konteks pemeriksan yang berindikasi pidana atau ada unsur kerugian negara di dalamnya kepada pertukaran data dan informasi, serta upaya-upaya yang lain terkait dengan pencegahan korupsi," katanya.

Ia berharap dengan adanya kerjasama MoU ini, aparat penegak hukum dapat memberikan ruang bagi pengelola keuangan negara agar nyaman dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, jangan sampai ada tumpang tindih pemeriksaan dugaan kerugian negara oleh aparat penegak hukum lainnya.

"Sebagaimana diarahkan Pak Presiden Jokowi bahwa kita ingin agar upaya membangun akuntabilitas dan penegakan hukum tetap memberikan ruang bagi pengelola keuangan negara untuk merasa aman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga jangan sampai 1 pemeriksaan yang sudah dilakukan BPK dan ditindaklanjuti belakangan kemudian seakan-akan ada masalah yang kerugian negaranya dihitung oleh yang lain juga, tapi itu tidak terjadi lagi, kita sudah bersinergi, mudah-mudahan," ujarnya.

Sementara itu Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan secara teknis kerjasama dan koordinasi akan dikemas dalam ruang lingkup koordinasi untuk mendukung penegakan hukum. Yang meliputi tindaklanjut terhadap pemeriksaan investigatif berindikasi kerugian negara daerah, tindak lanjut terhadap permintaan pemeriksaan investigatif menghitung kerugian negara daerah dan pemberian keterangan ahli

"Melalui kerjasama ini saya berharap akan menjadi suatu sinergi dalam membangun kesamaan perspektif keterpaduan dan guna mendukung kerjasama memperkuat jajaran sinergis Kejaksaan RI dalam penegakan hukum," ujar Burhanuddin.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan sebelumnya BPK dan KPK sudah melaksanakan tandatangan MoU pada beberapa bulan lalu. KPK berharap dengan adanya MoU tersebut akan menguatkan kerjasama penegakan hukum terkait tata kelola keuangan negara, yang mana MoU tersebut juga akan ditindaklanjuti hingga tingkat Kajati dan Polres.

"Hari ini kita tandatangani MoU, kita sepakat kerjasama terkait dengan jaminan akuntabilitas. BPK RI bertanggungjawab untuk akuntabilitas tata keuangan negara. KPK, Polri, Kejagung bertanggungjawab untuk menjamin akuntabilitas penegakan hukum. Saya kira penandatanganan MoU BPK-Kejaksaan. BPK-Polri, BPK RI dan KPK dan ditindaklanjuti ke Polres dan Kejari tentunya menjamin kualitas baik penegakan hukum dan menjamin tata kelola keuangan negara," kata Firli.

TAG TERKAIT :
Berita Center MoU Pencegahan Korupsi BPK-Polri BPK-Kejagung

Berita Lainnya