News

KKP Bersama PEMDA DIY Bersinergi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Indah Pratiwi Budi - 15/08/2020 13:45
FOKUS : KKP

Beritacenter.COM – Guna mendorong kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah terus berupaya menyediakan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasana ini dipercaya dapat meningkatkan kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh dalam mendampingi masyarakat di lapangan. Untuk itu, Jumat (14/8), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan serah terima naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima barang milik daerah kepada pemerintah pusat.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja menyebut, serah terima ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada lampiran huruf Y diatur bahwa kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sebagai implikasinya, dilakukan pengalihan Personel, Pembiayaan, Prasarana dan Sarana, serta Dokumen (P3D). KKP telah menyelesaiakan proses pengalihan Personil, Pembiayaan, dan Dokumen. Sementara Prasarana dan Sarana Penyuluhan ditargetkan selesai di tahun 2020 ini. Sarana prasarana penyuluhan ini tersebar di 427 kabupaten/kota.

“Kami sampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Dua kabupaten ini merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang sudah menyelesaikan persoalan asetnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tutur Sjarief di Loka Riset Mekanisasi Perikanan Bantul.

Sjarief menegaskan, pengalihan status penyuluh perikanan dari kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat merupakan bentuk koordinasi dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah. Keduanya bekerja sama memaksimalkan peran penyuluh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebagaimana diketahui, penyuluh berperan mendampingi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, hingga petambak garam. Dalam menjalankan perannya tersebut, penyuluh diharapkan dapat mencerahkan (enlightenment) dan memperkaya (enrichment) masyarakat dengan informasi Iptek, akses permodalan, akses pemasaran, dan akses sumber daya lainnya. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memberdayakan (empowerment) pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. “Presiden sudah mengarahkan agar KKP memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan penguatan budidaya perikanan. Di sini penyuluh perikanan memegang peranan penting,” beber Sjarief.

Selain itu, pemerintah juga tengah menggalakkan pembangunan sektor perikanan budidaya untuk penyediaan lapangan kerja dan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat. Provinsi DIY, khususnya Kabupaten Sleman dan Kulon Progo termasuk daerah pengembangan perikanan budidaya ini.

Dalam upaya pengembangan sektor perikanan budidaya ini, KKP akan membangun percontohan (demplot) budidaya terintegrasi di tengah masyarakat. Pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Untuk itu, Sjarief berharap dilakukan peningkatan kinerja penyuluh atau bila diperlukan penambahan jumlah penyuluh di masing-masing daerah.

Sjarief mengungkapkan, per 13 Agustus 2020, penyuluh perikanan di Provinsi DIY adalah sejumlah 50 orang yang terdiri dari 26 penyuluh perikanan PNS dan 24 orang penyuluh perikanan bantu (PPB). Di Kabupaten Sleman, terdapat 5 penyuluh perikanan PNS dan 5 PPB. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo terdapat 9 penyuluh perikanan PNS dan 4 orang PPB.

Guna mengoptimalkan pendampingan terhadap masyarakat, KKP berencana akan memberdayakan kembali 421 orang penyuluh perikanan swadaya. Mereka ini berasal dari kelompok pelaku utama kelas Madya dan Utama dan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).

“Di masa pandemi ini, penyuluh perikanan harus tetap melakukan tugasnya mendampingi
pelaku utama dan pelaku usaha dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya sarana prasarana penyuluhan menjadi penting karena wilayah kerjanya cukup luas sedangkan jumlah tenaga terbatas,” ucap Sjarief.

Sementara, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan, pada periode 2007 hingga 2013, KKP melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan telah mengadakan sarana penyuluhan perikanan. Sarana tersebut di antaranya kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, perahu motor, speed boat, water test kits (DO meter, PH meter, dan salinitas), perangkat pengolah data (computer, printer, dan UPS), serta telepon selular dan netbook.

Adapun pada kesempatan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menyerahkan hibah barang milik daerah berupa 13 unit sepeda motor. Sementara Kabupaten Kulon Progo menyerahkan hibah berupa 7 unit sepeda motor.

“Dengan kegiatan serah terima hari ini, kami berharap kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia dapat termotivasi untuk juga segera melakukan serah terima sarana prasarana penyuluhan kepada KKP,” tandas Lilly.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di DIY, khususnya Kabupaten Sleman. Menurutnya, di tengah wabah Covid-19, sektor perikanan sangat membantu perekonomian masyarakat.

“Di masa pandemi ini, dengan pendampingan dari penyuluh perikanan, usaha skala kecil hingga menengah di sektor perikanan ini tetap bisa berjalan. Hasil produksi masyarakat dapat diserap. Sektor perikanan menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat saat ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibantu dengan hadirnya penyuluh perikanan dapat benar-benar memakmurkan kehidupan masyarakat.

Adapun Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Sudarno menyampaikan apresiasi atas sinergi yang tercipta. Ia mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah pusat dengan melakukan pelaporan aset secara tertib.

Namun, ia juga meminta penambahan tenaga penyuluh perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan ideal di wilayahnya.

“Kita harus bangga, di tengah pandemi ini, sektor perikanan berkontribusi cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Kita ikut membantu mengupayakan agar tidak terjadi pertumbuhan negatif ekonomi nasional dan Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi,” pungkasnya.

Usai acara serah terima, Kepala BRSDM bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Wisata Minapadi Samberembe, Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Di kampung yang telah berhasil mengembangkan inovasi minapadi sebagai kekuatan ekonomi pariwisata tersebut dilakukan panen ikan nila. Ikan nila ini dikembangkan dengan inovasi Sistem Budidaya Ikan Nila dengan Kincir atau yang dinamai ‘Ikan Nila Si Budi Kincir’.

TAG TERKAIT :
Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP

Berita Lainnya