Nasional

Ketua MPR: RUU Cipta Kerja Jadi Solusi Buruh dan Pengusaha

Lukman Salasi - 26/08/2020 13:48

BeritaCenter.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pembahaan RUU Cipta Kerja telah melibatkan dan mengakomodir masukan dari sejumlah pihak. Mulai dari KADIN Indonesia, APINDO, HIPMI maupun berbagai organisasi buruh dan pekerja.

Menurut Bamsoet, setidaknya sudah ada 16 serikat buruh yang memberikan dukungan terhadap RUU Cipta Kerja. Di antaranya; KSPI, FSPMI, SPN, Aspek Indonesia, FSP KEP KSPI, Farkes, KSPSI, dan FSP TSK KSPSI.

Dengan begitu, kata Bamsoet, RUU Cipta Kerja bisa jadi solusi bagi buruh dan pengusaha. Jadi, tidak ada lagi yang merasa saling dirugikan.

"Sehingga bisa dicapai win-win solution antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian tidak ada yang saling dirugikan satu sama lain. Karena hakikat keberadaan sebuah undang-undang adalah untuk menjawab persoalan secara bersama-sama," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (26/8/2020).

Saat menerima perwakilan buruh dari KSBSI, KSPSI, KSPN, K-SARBUMUSI, FS KAHUTINDO, dan FSP BUN, di Ruang Kerjanya, Mantan Ketua DPR RI ini mengapresiasi catatan yang disampaikan buruh terhadap klaster ketenagakerjaan agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum sebelumnya.

Menurut Bamsoet, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai putusan atas gugatan buruh di masa lalu terkait uji materi UU No. 13/2003 terkait isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta jaminan sosial. Keputusan tersebut pun sudah final dan mengikat, sehingga masih layak dijadikan sebagai dasar hukum.

"Sedangkan ketentuan mengenai sanksi, karena tidak pernah diajukan gugatan uji materi ke MK, jadi bisa tetap mengacu kepada UU No.13/2003. Kabar terbaru dari kawan-kawan di Badan Legislasi DPR RI, mereka akan mengakomodir keinginan buruh tersebut. Sehingga seharusnya sudah bisa dicapai win-win solution," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan permasalahan terbesar dunia usaha, bukanlah pada sektor ketenagakerjaan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukan hambatan terbesar investasi dunia usaha terletak pada perizinan (32,6 persen), pengadaan lahan (17,3 persen), dan regulasi/kebijakan (15,2 persen).

Sementara itu, temuan Bank Dunia terhadap kemudahan berbisnis di suatu negara (Ease of Doing Business 2020) menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara dunia. Sementara di ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 10 negara.

Menurutnya, permasalahan tersebut sebagian besar karena ego sektoral kementerian/lembaga serta tumpang tindih kewenangan bupati dan gubernur. Masalah inilah yang sedang dicarikan jalan keluarnya dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Sementara masalah ketenagakerjaan, seharusnya tak terlalu menjadi persoalan karena sudah ada putusan MK maupun UU No.13/2003. Sehingga antara buruh dan pengusaha tak perlu ada yang merasa dirugikan atas kehadiran RUU Cipta Kerja," pungkas Bamsoet.

TAG TERKAIT :
Berita Center Ketua MPR Bamsoet RUU Cipta Kerja Solusi Bagi Buruh dan Pengusaha

Berita Lainnya