Politik

Jaga Netralitas di Pilkada 2020, Kapolri Perintahkan Jajarannya Tunda Proses Hukum Peserta Pilkada

Lukman Salasi - 04/09/2020 15:52

BeritaCenter.COM – Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020. STR yang terbit pada 31 Agustus 2020 memerintahkan jajarannya agar dapat menjaga netralitasnya di Pilkada 2020.

Demi menjaga netralitas anggota Polri, STR itu juga memerintahkan anggota Polri di seluruh Indonesia menunda proses hukum peserta Pilkada 2020. Hal ini dikatakan oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Jumat (4/9/2020).

"Memerintahkan seluruh anggota agar mematuhi dan melaksanakan STR Netralitas. Harus betul-betul mencermati setiap laporan yang masuk terkait para balon (bakal calon) dan paslon (pasangan calon) sehingga tidak memunculkan polemik penegakan hukum yang berdampak terhadap balon dan paslon, yang tentunya bisa merugikan balon maupun paslon yang sedang ikut konstestasi Pilkada," sebut Sigit.

Sigit menyampaikan proses hukum yang memunculkan polemik dan membawa dampak yang merugikan peserta pilkada akan membuat Polri terlihat tak netral.

"Ini tentunya akan menimbulkan kesan Polri tidak netral," sambung dia.

Penyidik, kata Sigit, harus cermat dan hati-hati dalam menyikapi laporan polisi masuk terkait peserta pilkada. Menurutnya, akan ada sanksi bagi yang melanggar arahan Kapolri.

"Penyidik harus cermat dan hati hati, ada sanksi apabila penyidik melanggar dan tidak mematuhi STR Kapolri tentang netralitas tersebut," ucap Sigit.

Dalam telegram itu dijelaskan bahwa peserta pilkada dapat diproses jika melakukan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan, dan mengancam keamanan negara.

Selain itu, arahan tunda kasus juga tak berlaku bagi peserta pilkada yang melakukan tindak pidana dengan sanksi hukuman penjara seumur hidup dan mati.

TAG TERKAIT :
Berita Center Pilkada Serentak 2020 Kapolri Jenderal Idham Azis Jaga Netralitas Polri Netralitas Polri di Pilkada Tunda Proses Hukum Peserta Pilkada

Berita Lainnya