News

Tim Siber NTB Mulai Awasi kampanye hitam di Pilkada Serentak 2020

Baharuddin Kamal - 05/09/2020 00:20
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto.

Beritacenter.COM - Tim Siber Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mulai mengawasi gelagat kampanye hitam yang muncul dalam ajang Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi COVID-19. Pengawasan tersebut dilakukan dengan membangun kolaborasi bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) NTB.

"Nantinya apa yang jadi temuan tim siber akan dinilai bersama-sama dengan sentra Gakkumdu," kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto di Mataram, Jumat (4/9/2020).

Dalam pengawasannya, lanjut Artanto, pihaknya nanti akan membagi pilkada versi dunia maya ke dalam tiga kategori. "Ada kampanye positif, kampanye negatif, dan 'black campaign' (kampanye hitam)," ujarnya.

Artanto menjelaskan, untuk yang positif nantinya akan berkaitan dengan visi dan misi. Sementara untuk yang negatif, lebih kepada mengumbar kelemahan calon kepala daerah dengan menunjukkan fakta.

"Kalau untuk 'black campaign', itu kategori yang menjurus ke arah fitnah, apa yang disebarkan di media sosial tanpa bukti atau 'hoaks', itu bisa diarahkan ke pidana," ucapnya.

Namun demikian, pihaknya tidak bisa langsung menggiringnya ke ranah pidana. Melainkan apa yang menjadi temuannya akan dikoordinasikan lebih lanjut ke Sentra Gakkumdu NTB. "Jadi pengawasannya kami lakukan bersama-sama," kata Artanto.

Dia mengatakan, pesta demokrasi tahun ini mungkin akan sangat berbeda pada tahun sebelumnya. Pasalnya, acara tahun ini dihiasi dengan Pandemi Covid-19, dimana orang-orang dilarang berkerumun dan tetap menggunakan masker. Menurutnya, hal ini merupakan tantangan baru bagi para kontestan. Utamanya ketika merencanakan untuk menggelar kampanye di tempat umum.

Jika harus memaksakan kehendak, para kontestan bersama massa pendukung harus lebih berhati-hati. Penerapan ptotokol kesehatan harus dikawal ketat. Bila lalai, maka kluster baru menjadi ancaman.

Terkait persoalan itu, Artato menyebut pihak penyelenggara Pilkada telah mengantisipasinya dengan membuat aturan yang dituangkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Kampanye dengan metode rapat umum harus dilakukan di zona hijau dan sesuai rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.

Namun jika melihat zonasi penyebaran Covid-19 di NTB, 10 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, belum ada satu pun yang memenuhi syarat pelaksanaan kampanye. Hal ini yang kemudian menarik perhatian Polda NTB untuk lebih mengerahkan sebagian tenaga personel dalam pengawasan di dunia maya.

 

TAG TERKAIT :
Berita Center Pilkada Serentak Kampanye hitam Pilkada Serentak 2020 Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto Tim Siber NTB

Berita Lainnya