News

Komisi II DPR soal Viral Surat Penundaan Pilkada : Itu Hasil Rapat Maret, Tetap 9 Desember!

Tidak benar, itu kesimpulan rapat tanggal 30 Maret, yang menunda tahapan pilkada dari September ke Desember. Masih tetap tanggal 9 Desember

Aisyah Isyana - 21/09/2020 20:40

Beritacenter.COM - Komisi II DPR RI angkat bicara soal beredarnya sebuah surat yang berisi keterangan soal penundaan Pilkada Serentak 2020. Dalam hal ini, Komisi II memastikan jika kabar itu tidak benar dan Pilkada akan tetap digelar 9 Desember mendatang.

Sebagaiamana viral di media sosial, isi surat yang beredar itu menuliskan jika Komisi II DPR RI telah menyetujui penundaan Pilkada 2020. Komisi II DPR juga meminta pemerintah untuk segera menyediakan Perppu soal penudaan Pilkada 2020.

Baca juga :

"Melihat perkembangan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan," tulis salah satu poin di surat itu, seperti dilihat pada Senin (21/9/2020).

Surat yang beredar itu tampak telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, serta Plt Ketua DKPP Muhammad. Meski begitu, tidak terlihat bagian kop maupun tanggap terbitnya surat yang viral beredar di medsos tersebut.

Menanggapi soal beredarnya surat itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut surat yang beredar itu merupakan hasil kesimpulan rapat 30 Maret 2020 lalu soal penundaan pilkada dari September ke Desember. Dia memastikan jika surat itu bukanlah keputusan rapat untuk menunda pilkada Desember nanti.

"Tidak benar, itu kesimpulan rapat tanggal 30 Maret, yang menunda tahapan pilkada dari September ke Desember," ujar Saan saat dikonfirmasi.

Dia juga memastikan, tak ada rencana maupun perbahan jadwal Pilkada 2020 mendatang. Untuk itu, Pilkada dipastikan akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Iya, masih tetap tanggal 9 Desember," kata Saan.

Sementara itu, hal serupa terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi. Dia memastikan jika surat yang beredar itu adalah hasil kesimpulan rapat Maret lalu.

"Itu kesimpulan rapat pada penundaan yang pertama dulu dari September ke Desember. Suratnya ada tapi itu hasil kesimpulan yang dulu, penundaan yang dulu, dari Sepetember ke Desember," kata Arwani saat dihubungi.

TAG TERKAIT :
Komisi II DPR Pilkada Serentak 2020 Pilkada 2020 Virus Corona Pandemi COVID-19 Penundaan Pilkada

Berita Lainnya