Politik

Pemerintah Punya Cara Jitu Cegah Kerumunan di Pilkada Serentak 2020

Lukman Salasi - 22/09/2020 16:29

BeritaCenter.COM – Sejumlah pihak dan tokoh banyak meminta Pilkada 2020 ditunda. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan penyebab permintaan penundaan itu lantaran terjadinya kerumunan saat pendaftaran paslon calon kepala daerah.

Ini disampaikan Tito dalam Rakor Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Pilkada 2020 secara daring, Selasa (22/9/2020). Kerumunan inilah yang kata Tito bikin Pilkada Serentak 2020 dipandang jelek. Lalu kemudian muncul suara-suara desakan agar Pilkada ditunda.

"Pada tanggal 4-6 September terjadi kerumunan besar yang berpotensi menjadi media penularan, itu pada saat pendaftaran pasangan calon dan ini membuat brand atau image yang kurang baik terhadap pelaksanaan Pilkada sekaligus juga adanya suara ingin agar Pilkada ditunda kembali," ujar Tito.

"Dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri kenapa terjadi kerumunan tanggal 4-6 September ini, ada yang deklarasi ada yang arak-arakan. Jelas sesuatu yang tidak kita harapkan, aturan-aturan yang berhubungan dengan pencegahan COVID kegiatan seperti ini tentu tidak kita inginkan," sambungnya.

Tito menjelaskan, salah satu faktor terjadinya kerumunan itu karena kurangnya sosialisasi. Sehingga masyarakat masih merasa Pilkada di masa normal.

"Ini karena terjadi karena memang belum tersosialisasi baik masalah kepatuhan terhadap protokol COVID-19 sehingga terjadi pengerumunan dan akhirnya pendaftaran pasangan calon seperti cara lama sebelum adanya COVID, rame-rame datang, deklarasi, buka panggung dan lain-lain," kata dia.

Faktor selanjutnya, kata Tito, para calon tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan. Serta pengamanan tidak dilakukan secara maksimal.

"Kedua mungkin juga karena sudah tahu tapi pingin show of force. Yang ketiga saya kira ada faktor yang lain yaitu koordinasi antara pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada dan pengamanannya ini belum maksimal. Terutama di daerah-daerah," tutur dia.

Guna mencegah terjadinya kerumunan pada tahapan Pilkada selanjutnya, Tito mengatakan penyelenggara pemilu telah menyepakati sejumlah cara jitu. Salah satunya, kata Tito, penegakan disiplin protokol kesehatan.

"Oleh karena itulah kemudian dalam rapat kerja di DPR antara Komisi II PDR RI, Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP dalam rapat kerja kemarin selama 6 jam. Maka disepakati bahwa Pilkada serentak tetap dilangsungkan dengan catatan penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19," tutur Tito.

"Kemudian disepakati juga bahwa KPU melakukan revisi peraturan KPU yang mengatur tahapan-tahapan yang berisi kepatuhan protokol COVID-19. Kemudian juga dibentuk kelompok kerja bersama untuk menjaga dan menegakkan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan kepatuhan protokol COVID-19. Itu hal yang utama hasil rapat kemarin," sambungnya.

TAG TERKAIT :
Berita Center Pilkada Serentak 2020 Mendagri Tito Karnavian Cara Jitu Pemerintah Cegah Kerumunan di Pilkada

Berita Lainnya