Nasional

Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Saran Bawaslu Agar Tak Muncul Klaster Baru

Anas Baidowi - 24/09/2020 00:15

Beritacenter.COM - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) menjadi dilema. Di satu sisi, isu kesehatan dan risiko penularan masih harus menjadi prioritas, di sisi lain, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu juga tak memungkinkan untuk ditunda.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyampaikan sejumlah hal untuk mencegah munculnya klaster baru Pilkada 2020. Salah satunya yakni mengurangi jumlah DPT di TPS agar jumlah pemilih bisa menjaga jarak dengan pemilih lainnya.

"Pertama memang harus ada perubahan di masing-masing TPS jumlah DPT, jangan sampai 500. Dikurangi tapi ini juga berimplikasi pada anggaran karena begitu TPS berubah jumlahnya lebih kurang dari 500 maka jumlah TPS harus tambah. Jumlah TPS tambah petugas KPPS juga tambah padahal masing-masing KPPS minimal 7 orang, 2 linmas, satu lagi pengawas TPS, jadi butuh 10. Itu yang harus dilakukan KPU manakala mengantisipasi potensi menimbulkan klaster baru di hari pemungutan," ujar Abhan, Rabu (23/9/2020).

"Kedua adalah bisa juga bilik suaranya harus ditambah tapi saya kira bilik suaranya ditambah, simulasi yang 3 kali ini menggunakan 3 bilik suara kemudian satu bilik suara untuk pemilih yang suhu tinggi itu dipisahkan di luar dan setelah nyoblos harus pulang. Kalau mau ditambah 4, tapi kalau ditambah 4 signifikan untuk mengurangi saya kira belum signifikan, kedua juga ada potensi kerumunan di TPS," imbuhnya.

Selain itu, Abhan juga mengatakan bahwa metode penyelenggaraan juga perlu di ubah agar tak terjadi kerumunan massa.

"Semalam kami rapat dengan KPU dan lembaga terkait merumuskan agar metode kampanye yang mengumpulkan massa itu diganti dengan media daring atau medsos," ujarnya.

Abhan mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk pokja yang melibatkan TNI, Polri hingga Satgas untuk memperketat protokol kesehatan Covid-19 pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Kami akan mengedepankan pencegahan. Jangan sampai ada kerumunan, titik-titiknya misalnya dari kantor tim pemenangan, sekretariat partai itu juga harus dijaga. Kami bentuk pokja ini, ada wilayah kepolisian bisa menegakkan aturan. Bahkan KUHAP, ini dibutuhkan komitmen begitu ada kerumunan massa harus dibubarkan, sama SOP-nya ketika polisi membubarkan unjuk rasa harus ada ketegasan. Bahkan kalau bisa dicegah dulu," ujar Abhan.

TAG TERKAIT :
Berita Center Pilkada Serentak 2020 Pilkada 2020 Covid-19 Pandemi COVID-19

Berita Lainnya