News

Polri Pastikan Tak Akan Beri Izin Keramaian selama Tahapan Pilkada 2020

Polri sudah berkirim surat baik ke Polda, Polres, dan Polsek untuk tidak mengeluarkan izin keramaian saat Pilkada 9 Desember 2020. Polri juga akan menindak tegas pelaku pelanggaran protokol kesehatan saat pilkada nanti

Aisyah Isyana - 25/09/2020 20:45

Beritacenter.COM - Guna mencegah terjadinya kluster baru Corona, Polri memastikan tak akan mengeluarkan izin keramaian selama proses tahapan Pilkada Serentak 2020 berlangsung. Untuk itu, Polri memastikan akan menindak tegas pihak yang melanggar protokol kesehatan.

"Polri sudah berkirim surat baik ke Polda, Polres, dan Polsek untuk tidak mengeluarkan izin keramaian saat Pilkada 9 Desember 2020. Polri juga akan menindak tegas pelaku pelanggaran protokol kesehatan saat pilkada nanti." ujar Asops Kapolri, Irjen Imam Sugianto, dalam keterangan yang diterima, Jumat (25/9/2020).

Baca juga : Cegah Klaster Baru Corona, Kapolri Terbitkan Maklumat Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada

Irjen Imam menyampaikan hal itu dalam diskusi daring yang diselenggarakan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu PWI) bertema "Menimbang Pilkada 2020: Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama" pada Kamis (24/9).

Turut hadir pada acara itu Kapusdatin dan Humas BNPB, Agus Wibowo; Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini; Asisten Operasi Kapolri, Irjen Imam Sugianto; PKDH Otda Kemendagri, Heri Roni; dan Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, Abd Rohim Ghazali.

Menurutnya, penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan itu dilakukan guna menegakkan aturan pada Undang-Undang (UU) 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan, bukan hanya masyarakat tapi mereka yang menjadi penanggung jawab atau 'provokator' yang membuat warga berkerumun, kapolri secara tegas mengatakan jika perlu bubarkan," ujar Imam.

Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020.

Berikut isinya:

1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan pemilihan 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan COVID-19.

b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait para setiap tahapan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TAG TERKAIT :
POLRI Pilkada Serentak 2020 Pandemi COVID-19 Maklumat Kapolri Protokol Kesehatan

Berita Lainnya