Nasional

Kapitra Nilai Desakan Pemutaran Film G30S/PKI Hanya Alat Propaganda

Anas Baidowi - 25/09/2020 21:35
Kapitra Ampera

Beritacenter.COM - Pengacara kondang yang juga tokoh gerakan 212, Kapitra Ampera mengingatkan sejarah kelam yang pernah menimpa bangsa Indonesia. Dimana pada bulan September, sebanyak 7 jenderal TNI menjadi korban kekejaman kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Bulan September setiap tahunnya menjadi momen peringatan atas sejarah pilu bangsa Indonesia atas peristiwa Pemberontakan Partai Komunis Indonesia dikenal dengan (istilah) G30S/PKI yang menyebabkan gugurnya Para Jenderal, Pejabat Negara, Ulama serta rakyat yang menentang keberadaan PKI,” kata Kapitra, Jumat (25/9/2020).

Sejak saat itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1996 memblokade berbagai bentuk upaya yang berbau membangkitkan kembali PKI dan paham komunisme, leninisme dan marxisme hidup di Indonesia.

“Setelah penumpasan PKI tersebut, pada tanggal 5 Juli 1966 ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (TAP MPRS RI) Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,” ujarnya.

Dari TAP MPRS tersebut, Telah ditetapkan bahwa Komunisme merupakan hal yang bertentangan dengan dasar negara dan yang keberadaannya di Indonesia harus dibasmi.

“Berdasarkan Tap MPR tersebut maka segala bentuk kegiatan dan penyebaran ajaran Komunis/Marxisme – Leninisme dilarang,” imbuhnya.

Selain TAP MPRS tersebut, Pemerintah juga telah mengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait ejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-undang tersebut memuat saksi berat bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum itu, yakni hukuman 20 tahun penjara.

“Memuat tegas larangan menganut, menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara,” imbuhnya.

Selain itu,Kapitra Ampera juga menyoroti adanya sekelompok masyarakat memanfaatkan isu kebangkitan PKI untuk kepentingan politik tertentu. Menurut Kapitra, hal ini yang cukup disayangkan.

“Menjelang 30 September tahun ini terdapat oknum dan kelompok masyarakat yang kembali mempolitisasi Peringatan G30S/PKI dengan tudingan adanya kebangkitan PKI,” kata Kapitra.

Bahkan surat terbuka yang berisi tudingan-tudingan akan adanya kebangkitan neo Komunisme dan PKI gaya baru yang menyusup ke Pemerintah itu dilayangkan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) oleh kelompok tersebut.

Dalam surat terbuka tersebut, kelompok Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dipimpinan oleh Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan Rakhmat Wahab juga menuntut agar ditayangkannya kembali Film G30S/PKI agar dapat menceritakan sejarah kekejaman PKI pada saat itu.

Kapitra menilai, tudingan-tudingan yang disampaikan kelompok tersebut melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi itu terlalu imajinatif.

“Hal ini hanyalah persepsi dan prasangka buruk dari kelompok KAMI. Justru moment 30 September untuk menayangkan Film ini dijadikannya sebagai alat propaganda,” ujarnya.

“Faktanya, Negara melalui Peraturan Perundang-undangan telah dengan tegas melarang tumbuh dan berkembangnya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila seperti ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme,” imbuhnya.

Selain itu, Kapitra juga melihat adanya propaganda dibalik desakan ditayangkannya kembali film G30S/PKI itu.

“Propaganda agar film G30S/PKI harus ditayangkan pada tanggal 30 September, yang sebagian orang sudah mendewakannya sebagai suatu kebenaran, merupakan perbuatan yang memaksakan kehendak kepada negara maupun pada masyarakat lainnya,” tandasnya.

Dalam regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah, Kapitra menjelaskan bahwa tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk menonton film tersebut.

“Negara hanya bisa mengatur masyarakat melakukan atau tidak melakukan sesuatu jika ada Undang-Undang yang mengaturnya. Karena, tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk menonton Film G30S/PKI, maka tidak ada kewajiban masyarakat untuk menontonnya,” tegasnya.

Terakhir, Kapitra menilai regulasi yang dibuat Pemerintah sudah tepat. Karena dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, negara secara tegas memblokade perkembangan paham Komunis di Indonesia.

Selain itu, Aparat Penegak Hukum bertindak melakukan penegakan hukumnya selama ini telah bertindak dengan tegas.

“Oleh karenanya, tidak ada kesempatan bagi ajaran yang bertentangan dengan Pancasila untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia karena Negara sangat berkomitmen dalam memberantasnya,” tutup Kapitra.

TAG TERKAIT :
Berita Center Kapitra Ampera KAMI Desak Putar Film G30S/PKI Propaganda KAMI

Berita Lainnya