News

Tanggapan DPR Soal Sanksi Sosial Pelanggar Protokol: Jadi Objek Lelucon!

Anas Baidowi - 26/09/2020 01:40
Sanksi sosial masuk peti mati

Beritacenter.COM - Anggota DPR dari Fraksi PAN, Intan Fauzi menyoroti perihal penerapan sanksi sosial bagi para pelanggar protokol kesehatan yang dijadikan objek lelucon dan eksploitasi.

"Dalam implementasinya di lapangan, sanksi sosial agak kebablasan. Bahkan, sanksi sosial ini menjadi objek lelucon atau bahkan objek eksploitasi terhadap para pelanggar protokol Covid-19," ujar Intan dalam keterangannya, Jumat (25/9/2020).

Menurutnya, sanksi sosial di lapangan justru menjdi bias. Untuk itu, bentuk sanksi sosial ini harus diuraikan secara jelas karena sanksi sosial merupakan upaya yang penting.

"Hal ini penting, mengingat sanksi ini dirancang guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," ungkap dia.

Untuk itu, kata intan menambahkan, definisi sanksi sosial harus jelas. Pasalnya, dalam banyak kasus pelanggaran protokol kesehatan, hukuman sosial tergantung kreativitas aparat pelaksana. Peraturan sanksi sosial perlu diatur secara rigid, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam impelementasi di lapangan.

"Misalnya sanksi sosial memeluk pohon, atau hukuman fisik terhadap wanita sambil ditonton banyak petugas pria, ini bentuk pelecehan terhadap perempuan. Hal ini sudah berlebihan, sebab sanksi sosial ini sudah memasuki ranah privat seseorang," ungkap dia.

Menurut Intan, pemberian sanksi sosial merapakan salah satu cara untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar, sehingga masyarakat akan lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

"Jadi, sanksinya harus dikembalikan kepada tujuan awalnya. Intinya, jangan ada deviasi di level pelaksana di lapangan. Jangan sampai implementasi di lapangan tergantung kreativitas masing-masing petugas.Juga tidak diterapkannya protokol kesehatan saat pelanggar menjalani hukuman, maupun saat prosedur di posko terpadu. Di lokasi malah terjadi kerumunan karena banyaknya petugas dan para pelanggar yang dikumpukan, sehingga salah satu unsur menjaga jarak tidak ada sehingga risiko penularan sangat mungkin terjadi," terang Intan.

Lebih lanjut, Intan mengatakan, sanksi sosial adalah salah satu sanksi yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Sanksi ini juga diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran PSBB Dalam Penanganan Covid-19.

"Yang penting, sanksi sosial ini perlu diperjelas jenisnya seperti apa sehingga tidak ditafsirkan berbeda oleh petugas lapangan," pungkas Intan.

TAG TERKAIT :
Berita Center Sanksi Sosial Pelanggar Protokol Lelucon Sanksi Sosial

Berita Lainnya