News

Tolak Omnibus Law, Serikat Buruh Indonesia Sepakat Gelar Aksi Besar-Besaran

Anas Baidowi - 28/09/2020 14:44
Aksi tolak RUU Omnibus Law

Beritacenter.COM - Para serikat buruh sepakat untuk melakukan aksi besar-besaran sebagai bentuk penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Mogok kerja nasional ini akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020 

"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resmi yang dikutip detikcom, Senin (28/9/2020).

Aksi mogok kerja itu akan diikuti sekitar 5 juta buruh di berbagai perusahaan yang ada di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota.

"Seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain," sebut Iqbal.

Aksi ini dilatarbelakangi oleh penolakan RUU Omnibis Law yang diniai menguntungkan pihak perusahaan dibanding buruh. Mulai dari dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), hingga pengurangan nilai pesangon.

"Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting," ucapnya.

Iqbal menegaskan bahwa para buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai 29 September-8 Oktober 2020.

"Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas," tegasnya.

Secara bersamaan, saat sidang paripurna yang disebut akan mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020, selain mogok nasional menghentikan proses produksi di tingkat pabrik, puluhan ribu buruh se-Jawa juga akan melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI selama berlangsungnya sidang paripurna.

Aksi ini akan menyasar ke Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan untuk aksi di daerah akan menyasar ke kantor Gubernur atau DPRD setempat.

Iqbal juga memastikan seruan mogok nasional ini akan diikuti oleh hampir semua serikat pekerja di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan buruh yang tidak berserikat pun akan ikut melakukan pemogokan.

"Selain dari buruh, berbagai elemen juga siap untuk melakukan aksi bersama untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lain-lain," pungkasnya.

TAG TERKAIT :
Berita Center Omnibus Law RUU Ciptaker Tolak RUU Ciptaker Serikat Buruh Indonesia

Berita Lainnya