Opini

Adu Jitu Strategi Menguasai yang Berakhir Skak Mat

Indah Pratiwi - 21/11/2020 12:00

Oleh : Agung Wibawanto

Sudah sama kita (warga +62) ketahui bahwa, Rizieq dan kelompoknya (FPI, PA 212, GNPF dan HTI) menganggap pemerintah, terutama presiden Jokowi sebagai musuh. Bahkan Rizieq menyebut pemerintah sebagai Dajjal, Toghut dan Kafir. Sebaliknya pemerintah menganggap Rizieq dkk sebagai kelompok pengacau (griseni, bhs Jawa). Apalagi memperhatikan banyak masyarakat yang merasa gemas kepada kelompok ini.

Sebagian masyarakat menganggap kelompok ini kok terlalu dibiarkan berbuat sesuka hatinya, memaki, menuduh, aksi massa turun ke jalan, melakukan persekusi dan intoleransi. Hingga masyarakat menganggap pemerintah itu tidak adil, melakukan pembiaran dan bahkan menganggap takut kepada kelompok Rizieq. Semua keluhan dan kekecewaan masyarakat 'dicatat' oleh pemerintah, namun selalu tidak dijawab secara langsung.

Langkah ini agar tidak menjadi polemik berlebihan sekaligus menghindari konfrontasi langsung pihak lawan. Pemerintah hanya dalam posisi memantau sekaligus menyusun strategi, hingga kapan waktu yang tepat dapat menertibkan kelompok tersebut. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Jangan ragukan lagi. Dia berhasil menduduki kursi empuk di Balai Kota DKI sebagai Gubernur karena 'jasa' kelompok Rizieq.

Apa jadinya jika kelompok ini tidak turun tangan dalam Pilkada DKI 2017, bisa dipastikan Anies keok oleh BTP. Sebelum itu, BTP juga 'disingkirkan' dari kontestasi Pilgub dengan cara mengkriminalkannya (kasus penistaan agama), juga dilakukan oleh kelompok Rizieq itu. Tentu Anies banyak berhutang Budi kepada Rizieq dan kelompoknya. Konon lagi, dukungan tersebut tidak sebatas DKI1 melainkan juga nantinya hingga RI1.

Jadilah Anies tersandera 'budi baik' yang dilakukan Rizieq. Dalam praktiknya selama menjabat sebagai Gubernur DKI pun sudah terlihat secara kasat mata, bagaimana Anies begitu mengakomodir semua yang diinginkan kelompok Rizieq (lihat saat demo-demo menyerang pemerintah), dan sebaliknya sering melakukan 'pengeyelan' kepada pemerintah Pusat. Sebagian masyarakat juga gemas kepada Gubernur yang satu ini.

Mereka juga kecewa, mengapa pemerintah tidak berani menegur ataupun memberi sanksi bahkan jika perlu mencopot Anies sebagai Gubernur DKI karena dianggap tidak patuh kepada Pusat. Pemerintah pun mencatatnya. Tapi tentu tidak semudah begitu saja pemerintah bersikap. Hal ini mengingat adanya keterbatasan yang kini dimiliki oleh pemerintah sebagai eksekutif (beda dengan zaman orba yang otoriter dan sentralis).

Apalagi di era keterbukaan seperti sekarang ini, tidak mudah mengatur masyarakat untuk mengikuti satu opini. Masyarakat kini cenderung kritis dan siap menyalahkan siapapun yang berjalan di luar rel peraturan yang ada. Aksi demo merupakan kehendak orang perorang yang datang ke sebuah lokasi untuk menyampaikan aspirasinya. Itu pun dijamin dalam konstitusi sebagai hak politik warga. Pemerintah hanya dalam posisi bertahan dan menerima saja.

Kecuali memang sudah mengarah kepada sesuatu yang anarkhi atau melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah tidak mungkin menahan mereka yang ingin berdemo, padahal demo itu bertujuan merongrong wibawa presiden dan ingin menggoyang posisinya agar lengser. Begitupun saat terjadi pengumpulan massa berkerumun saat penjemputan Rizieq pulang dari Arab Saudi. Kerumunan itu sama seperti demo saja, mereka datang sendiri tanpa dikoordinir.

Karena tidak ada yang mengkoordinir atau mengorganisir, maka sulit dilakukan penindakan. Pemerintah hanya lakukan meminimalisir kekacauan yang mungkin akan terjadi (menjaga). Bagaimana dengan Anies, bukankah banyak 'pelanggaran' yang sudah dilakukannya dan Pusat hanya diam? 'Pelanggaran' yang dimaksud belum sepenuhnya menjadi pelanggaran hukum. Kebanyakan hanya pelanggaran administratif.

Dan itupun tingkatnya di wilayah pemerintah daerah, di mana harusnya DPRD DKI yang lebih berperan sebagai bagian dari pemerintahan di daerah. Masyarakat semakin gemas, bahkan bukan hanya warga Jakarta melainkan juga warga dari daerah lain merasa jengah. PR utama pemerintah tidak hanya bagaimana dan kapan waktu yang tepat 'menggebuk' Rizieq dan kelompoknya, tapi juga Sang Gubernur yang kadang terlalu kepedean bertarung di 2024.

Anies kadang kehilangan fokus melupakan tugas dan kewajibannya kepada warga DKI. Hingga muncullah sebuah rencana paska kepulangan Rizieq, yakni acara pernikahan dan peringatan maulid nabi Muhammad SAW di kediaman Rizieq sendiri di Petamburan. Info tersebut tentu sudah jauh hari diterima pemerintah. Lantas apa yang dilakukan untuk merespon informasi tersebut? Pemerintah membiarkan. Ya, pemerintah membiarkan saja terjadi.

Bahkan jangan sampai pihak Rizieq atau kelompoknya merasa curiga hingga membatalkan acara tersebut. Dimulai dari kepulangan Rizieq yang tanpa pengawalan berarti sama sekali dari aparat keamanan. Lontaran Mahfud MD yang mengatakan jumlah mereka tidak banyak (kesan meremehkan) hingga terselenggaranya acara berkerumun di Petamburan dengan lancar tanpa kendala apapun. Beberapa pihak seperti BNPB DKI bahkan terkecoh membagi-bagi masker.

Ya, semua itu memang diskenario, tujuannya agar acara di Petamburan terlaksana, bahkan Gubernur Anies tidak melakukan apa-apa karena menganggap tidak ada 'warning' yang berarti dari Pusat. Meskipun sesungguhnya Pusat sudah memberikan surat tertulis sebagai pengingat kepada Gubernur agar mematuhi prokes covid 19. Tapi mungkin Anies menganggap hanya sebagai basa-basi dan formalitas saja. Ia pun tidak mengindahkan.

Anies sendiri didapati sempat menjemput dan menemui Rizieq saat kepulangan, dan Wakil Gubernur Reza sempat datang di Petamburan bahkan memberi sambutan. 'Perangkap' itu memakan korban-korbannya. Dan tidak hanya satu melainkan dua sekaligus, yakni: Rizieq dan kelompoknya serta Anies Baswedan selaku Gubernur DKI yang paling bertanggungjawab terhadap pembiaran kejadian kerumunan di Petamburan.

Kejadian di Petamburan tidak seperti aksi demo dan penjemputan di bandara. Di Petamburan jelas ada 'tuan rumahnya' dan pengundang serta yang mengorganisir. Tidak disangka-sangka ternyata kejadian tersebut dianggap serius oleh Pusat. Anies menyadarinya namun terlambat, kejadian sudah terjadi meski dia berupaya 'bersandiwara' sudah memberi peringatan, kemudian juga sudah memberi sanksi denda 50 jt dan sudah dibayarkan. Percuma.

Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dicopot dari jabatannya, menunjukkan adanya sanksi tegas dari Kapolri yang dianggap sebagai instruksi Presiden. Anies pun dipanggil dan diperiksa polisi selama 9 jam lebih menjawab 33 pertanyaan seputar Kerumunan Petamburan (17/11). Semua yang dianggap terlibat kejadian tersebut juga dipanggil dan diperiksa polisi, termasuk Rizieq. Efek dari ini, rencana Reuni Akbar 212 di Monas juga fix ditunda.

Proses hukum tengah berjalan bagi Anies Baswedan. Sedangkan bagi Rizieq, ini merupakan kasus berikutnya dari beberapa kasus yang siap kembali diproses. Lagi dan lagi, Presiden Jokowi berhasil 'menjinakkan' lawan politiknya tanpa perlu berdarah-darah dan yang terpenting tidak melanggar konstitusi (tidak abuse of power, tidak semena-mena). Hanya saja memang, kadang masyarakat banyak yang tidak sabar menanti langkah dan juga kapan eksekusi skak-mat nya. (Awib)

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

TAG TERKAIT :
Jokowi Joko Widodo Presiden Jokowi Presiden Joko Widodo Jokowi Orang Baik Jokowi Orang Hebat Jokowi Presiden Ku

Berita Lainnya