Opini

"Pelajaran" Telak Kepada Partainya Fadli Zon yang Meragukan KPK

Indah Pratiwi Budi - 28/11/2020 12:00
Oleh : Agung Wibawanto
FOKUS : KPK

Berita Rabu dini hari di Bandara Soetta membuat gempar. Sebenarnya ya biasa aja sih, tapi apa yang membuat berita ini menjadi viral? Diberitakan KPK menahan menteri KKP Edhy Prabowo diduga terkait ekspor benur. "Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Rabu pagi.

Nawawi mengaku belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait penangkapan Edhy tersebut, "Maaf selebihnya nanti aja, saya masih dalam perjalanan ke kantor," ujar Nawawi. Blaaaaar... Seorang menteri Jokowi yang merupakan kader Gerindra dicokok KPK. Gimana bisa? Mulai bermunculan banyak ulasan dan analisa dengan menggnakan banyak perspektif.

Tergantung dari masig-masing orangnya untuk kemudian mengatakan berita ini negatif ataupun positif. Ada spekulasi yang menduga Jokowi tengah beraksi 'menggulung' lawan politiknya. Ada pula yang memuji langkah KPK dan menyatakan Edhy Prabowo tidak bisa bekerja. Sudah diingatkan sejak awal terkait penunjukkan rekanan yang terlibat proyek ekspor benur.

Pelaku atau 'rekanan' ekspor benur tersebut sudah dicurigai dan dikhawatirkan lama terindikasi 'kongkalikong'. Pelakunya adalah orang-orang terdekat Edhy sendiri dan juga dari Partai Gerindra. Terkait soal ekspor benur, memang KPK belum memberi konfirmasi lebih lanjut akan tuduhan penahanan Edhy. Namun dugaan sementara banyak kalangan memang tidak jauh dari soal ekspor benur.

Seperti diketahui, Edhy mencabut Peraturan Menteri KP No. 56 tahun 2016. Peraturan yang diterbitkan menteri lama, Susi Pudjiastuti, salah satunya berisi larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp). Edhy mengganti peraturan ini dengan Permen KP No. 12 tahun 2020 pada Mei lalu. Di dalamnya banyak ketentuan diubah, salah satunya mengizinkan ekspor lobster.

Meski sudah banyak dikritik termasuk oleh menteri terdahulu, Susi Pujiastuti, kebijakan Edhy terkait ekspor benur jalan terus. Laporan utama sebuah media nasional edisi 4 Juli 2020 yang bertajuk Pesta Benur Menteri Edhy membeberkan 30 perusahaan yang diizinkan mengekspor benih lobster. Beberapa nama yang termasuk kader Partai Gerindra ada di dalamnya sebagai komisaris hingga direksi.

Salah satu perusahaan yang terafiliasi kader Gerindra dan dikonfirmasi Edhy adalah PT Agro Industri Nasional (PT Agrinas). "Agrinas saya mendengar ada, dan saya pikir boleh dong, dia kan punyanya TNI. Punya pertahanan," ujar dia. Namun demikian, ia mengaku tidak hafal satu per satu perusahaan yang menjadi eksportir bayi lobster tersebut.

Di PT Royal Samudera Nusantara, misalnya, tercantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Bahtiar tak lain adalah Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerakan Indonesia Raya alias Gerindra. Dalam partai asal Menteri Edhy Prabowo ini, Bahtiar juga menjadi Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap.

Tiga eksportir lain juga terafiliasi dengan Gerindra. PT Bima Sakti Mutiara, misalnya, hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsari Pratama. Komisaris Bima Sakti adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, putri Hashim, duduk sebagai direktur utama.

Saraswati mengakui Arsari Group baru kali ini menekuni usaha lobster, setelah selama 34 tahun berbisnis mutiara. Ingin berfokus menggarap sektor budi daya lobster, kata dia, perusahaan mengajukan permohonan izin sebagai eksportir pada Mei lalu. Dia tak ambil pusing soal anggapan konflik kepentingan dalam penetapan Bima Sakti sebagai eksportir.

Setelah Bima Sakti, ada PT Agro Industri Nasional (Agrinas). Saham perusahaan ini dikantongi oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Namun direksi dan komisarisnya didominasi kader Gerindra. Rauf Purnama, anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dia juga caleg Gerinda pada Pemilihan Umum 2019, menjabat Direktur Utama Agrinas. Dirgayuza Setiawan, pengurus Tunas Indonesia Raya, menjadi direktur operasi. Simon Aloysius Mantiri, anggota Dewan Pembina Gerindra, menjadi direktur keuangan. Di jajaran komisaris Agrinas terdapat nama Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra yang kini duduk di kursi Komisi I DPR RI.

Masih di barisan komisaris, bercokol Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Sudaryono. Di puncak, Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan, menjabat komisaris utama. “Saya ex officio dari Kementerian Pertahanan,” ujar Trenggono saat dihubungi pada Kamis, 2 Juli lalu. Surat elektronik atas nama corporate communication tersebut menjelaskan.

Kader Gerindra di Agrinas punya rekam jejak profesional dengan usaha ketahanan pangan, air, dan energi. Adapun ihwal izin ekspor benih lobster, perseroan mengklaim telah mengikuti tahap dan prosedur yang ketat dan baku. Nama-nama dari lingkaran Gerindra kian lengkap dengan ditetapkannya PT Maradeka Karya Semesta sebagai salah satu eksportir.

Pemiliknya Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Di Maradeka, Iwan berkongsi dengan Eka Sastra, legislator Partai Golkar pada periode 2014-2019. “Eka itu adik sepupu saya,” kata Iwan, Sabtu, 4 Juli 2020. Menurut Iwan, ekspor benih lobster merupakan bisnis baru Maradeka.

Dari uraian di atas dari berbagai sumber, kebijakan menteri KKP soal ekspor benur tersebut sepertinya memang memulai 'panen', berupa pembuktian apa yang sudah 'ditanam' sebelumnya, yakni bancaan orang-orang sekitar. Saya belum berani menyimpulkan hanya bisa menduga-duga. Tidak tahukah Presiden akan potensi praktik kongkalikong di kemen KKP? Mengapa dibiarkan?

Atau tidak tahukah presiden jika menteri KKP akan ditangkap? Tidak adakah 'bisikan' KPK kepada presiden saat mau menangkap Edhy? Sekali lagi, politik kalau sudah tingkat istana, itu artinya level up (tertinggi), termasuk semua informasi soal apapun ada di sana, mustahil tidak ada. Harga sebuah kursi menteri (yang dulu duanggap beresiko) yang diberi kepada Gerindra terbayar sudah?

Gerindra sudah diberi previllage berupa dua kursi menteri meski tidak perlu berdarah-darah menangkan Jokowi. Satu kursi sudah blunder, menteri Edhy tidak mengoptimalkannya. Maka bukan salah Presiden jika diganti. Nama ibu mantan menteri pun menggema kembali terutama di kalangan netizen, Susi Pujiastuti, menjadi calon kuat pengganti Edhy. Dan memang Jokowi sejati dan sehatinya dengan Susi Si Pemberani. (Awib)

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

TAG TERKAIT :
KPK Gerindra Edhy Prabowo Edhy Prabowo Ditamgkap KPK Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Berita Lainnya