News

Ini Beberapa Kriteria Menteri KP Baru yang Diinginkan Nelayan

Baharuddin Kamal - 01/12/2020 13:38
Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Beritacenter.COM - Kosongnya jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan membuat beberapa nama muncul untuk mengisi posisi tersebut. Nama-nama itu yakni Susi Pudjiastuti yang merupakan Menteri KP pada kabinet Kerja (2014-2019), Sandiaga Uno, hingga mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar.

Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyebutkan, bahwa pihaknya ingin posisi Menteri KP kedepannya diduduki oleh orang yang profesional. Hal ini merujuk pada sejumlah agenda penting KKP kedepannya.

“Mengingat banyaknya agenda-agenda strategis sektor kelautan dan perikanan ke depan, pengangkatan Menteri yang baru mendesak dilakukan. Menteri Kelautan dan Perikanan ke depan haruslah figur profesional,” ujar dia, Senin (30/11/2020).

Dia juga menyebutkan beberapa kriteria lain yang harus dimiliki Menteri KP yang baru, yakni memiliki komitmen kuat melindungi dan mensejahterakan nelayan dan pembudidaya skala kecil, memiliki kedekatan dan memahami kondisi nelayan, serta memiliki visi yang kuat untuk mendorong agenda transformasi di sektor kelautan dan perikanan.

Dibahas secara rinci, Dani menyebutkan empat agenda transformasi KKP kedepannya. Pertama, transformasi struktur ekonomi dan industri perikanan nasional menjadi lebih adil dan kokoh.

“Kedua, kebijakan yang konsisten dan kuat untuk transformasi perikanan tangkap ke perikanan budidaya. Masa depan pangan dunia ada di laut. Dan, masa depan pangan-laut adalah di perikanan budidaya,” kata Dani.

Ketiga, lanjut dia, melakukan transformasi model pengelolaan perikanan yang sebelumnya eksploitatif dan hanya fokus pada komoditi, menuju arah perikanan berkelanjutan dengan fokus pada kesejahteraan pelaku.

“Oleh sebab itu, penggunaan trawl dan jenis alat tangkap merusak lainnya, harus dipastikan tidak lagi beroperasi di seluruh perairan Indonesia,” jelas Dani.

Terakhir, atau keempat, yakni transformasi tata kelola pemerintah agar lebih fokus pada program-program perlindungan dan pemenuhan hak-hak nelayan dan pembudidaya skala kecil.

Adapun pembenahan dan perbaikan layanan diantaranya meliputi perizinan, asuransi nelayan, BBM bersubsidi, benih, dan perlindungan dan pengakuan wilayah tangkap nelayan kecil dan wilayah hukum adat di pesisir, dan lainnya.

TAG TERKAIT :
Berita Center Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Menteri KKP Baru KNTI

Berita Lainnya