News

Dukung Pembatasan Baru di DKI, Gerindra : Yang Penting Rantai Penularan Terputus!

Ya selama untuk memutus mata rantain penularan saya kira nggak apa-apa dan Pemda DKI sendiri telah berupaya

Aisyah Isyana - 07/01/2021 08:28

Beritacenter.COM - Pemberlakuan pembatasan baru di DKI Jakarta yang akan diterapkan mulai 11 Januari 2021, turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M Taufik. Dia meminta agar pembatasan baru diberlalkukan pula secara lokal.

"Ya selama untuk memutus mata rantain penularan saya kira nggak apa-apa dan Pemda DKI sendiri telah berupaya," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Baca juga :

Taufik menilai, pembatasan baru ini juga tak perlu terlalu berbeda dengan PSBB transisi yang telah dilakukan selama ini di Jakarta. Namun, dia berharap kebijakan itu dapat dilakukan hingga ke tingkat RW dan kelurahan.

"Enggak mesti beda kan yang penting penularan terputus, bisa pembatasan pada tingkat lokal RW atau kelurahan kali ya," ucapnya.

Dalam hal ini, pemberlakuan pembatasan hingga penanganan pandemi hingga ke tingkat lokasi dinilai dapat mempermudah pengawasan. "Ya tingkat lokal ini akan lebih mudah pengawasannya," ujar Taufik.

Sekedar diketahui, pemerintah telah membuat kriteria pembatasan kegiatan masyarakat. Adapun daerah-daerah yang masuk kriteria itu wajib melakukan pembatasan kegiatan, terutama daerah di Pulau Jawa dan Bali.

Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3%
- tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82%
- tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu 14%
- tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%

"Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa Bali, karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi seluruh parameter yang ditetapkan," ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers pada Rabu (6/1/2021).

Sebagai contoh, wilayah di Pulau Jawa seperti Provinsi DKI Jakarta hingga Yogyakarta memenuhi kriteria pembatasan tersebut. Untuk wilayah DKI Jakarta, keterisian tempat tidur sudah mencapai diatas 70 persen. Sementara di Yogyakarta jumlah kasus aktif sudah diatas rata-rata nasional.

"DKI Jakarta bed occupancy rate-nya di atas 70%, untuk Banten bed occupancy rate di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan di bawah nasional, kemudian Jawa Barat bed occupancy rate di atas 70%, Jawa Tengah bed occupancy rate di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kemudian kesembuhan di bawah nasional. Yogyakarta bed occupancy rate di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kemudian kesembuhan di bawah nasional, kemudian Jawa Timur bed occupancy rate di atas 70%, kemudian tingkat kematian juga di atas nasional," papar dia.

TAG TERKAIT :
Pemprov DKI Jakarta DPRD DKI Jakarta Virus Corona Pandemi COVID-19 PSBB Jakarta Pembatasan Baru

Berita Lainnya