News

Ini Alasan MA Kabulkan PK Para Koruptor

Anas Baidowi - 22/01/2021 19:32
Gedung Mahkamah Agung

Beritacenter.COM - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial, Andi Samsan Nganro mengungkapkan alasan mengapa Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) para terpidana kasus korupsi. Ia lalu menjelaskan alasan yang pertama, yakni adanya disparitas pada pemidanaan

"Yang pertama alasan disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan ini, ini yang kami amati, ini fakta menunjukkan bahwa ada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, namun di dalam persidangannya itu mulai dari awal karena itu adalah kewenangan penuntut umum untuk di dalam berkas perkara itu diajukan ke Pengadilan, apakah diajukan secara berbarengan atau dipisah-pisah, di split. Artinya, beberapa berkas," ujar Andi Samsan dalam diskusi daring, Jumat (22/1/2021).

Andi menyebut, pihaknya menemukan adanya disparitas. Misalnya, hukuman seorang terpidana yang dipukul rata dengan terpidana lainnya. Padahal, dalam suatu perkara itu, terpidana tersebut telah mengembalikan barang ataupun hadiah yang diberikan pada saat dirinya disuap.

"Kita melihat fakta bahwa memang ada sering kali terjadi disparitas. Yang merasa dirinya berhak hukumannya ketimbang dengan yang lain bahwa perbuatan saya sama, malah lebih berat itu saya sudah mengembalikan dan lain lain sebagainya, ya barang kali itu dijadikan alasan PK," tuturnya.

"Bahwa ya jadi terjadi diskriminasi hukum, menimbulkan ketidakadilan, ya bagaimana ma memutus perkara kasasi, kendati majelis hakimnya berbeda kok berbeda beda. Inilah yanh antara lain yang dijadikan alasan untuk mengajukan PK. Nah kalau diajukan PK perkara yang demikian itu ya majelis hakim PK itu ya tetap akan mempertimbangkan," imbuhnya.

Kemudian alasan kedua yakni, pemohon PK merasa keberatan dengan hukuman yang diberikan kepada pemohon tersebut.

"Dia sebagai pelaku utama kenapa dihukum ringan? ya kenapa hukuman saya lebih berat padahal saya cuma membantu. Dari segi hukum pidana membantu itu ya itu salah satu alasan yang bisa meringankan artinya tidak sama dengan pelaku pemeran utama," jelasnya.

"Yang ketiga bisa ada alasan-alasan lain yang masuk independensi hakim, ya soal rasa keadilan, sebab menentukan berat ringannya pidana juga itu merupakan suatu seni, suatu pertimbangan memerlukan suatu bekerjanya fungsi fungsi rasio, fungsi hari nurani dan lain lain," tambahnya.

Andi juga menyebut adanya pergeseran terutama dalam rangka semangat dalam pemberantasan korupsi, MA menyadari hukum itu berkembang.

"Bahwa memang hukum mungkin perkembangannya berbeda dengan dulu bahwa dituntut bersedia dia dituntut untuk melakukan inovasi, melakukan suatu perkembangan untuk kebutuhan bangsa. Sebab apalah arti menegakkan sebuah pasal hukum yanh tidak bermakna, hukum itulah untuk pemanfaatan, untuk kesejahteraan manusia," ungkapnya.

TAG TERKAIT :
Berita Center MA Mahkamah Agung PK Koruptor Terpidana Kasus Korupsi

Berita Lainnya