Oleh : Alim
Organisasi² penanggulangan bencana yang baik di lapangan akan ikut koordinasi lintas sektor, lintas cluster, lintas organisasi, di bawah Pos Komando (PosKo) BNPB dan Pemerintah Daerah. Itu merupakan bentuk keterbukaan, tanggungjawab, transparansi dan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati karena menyadari bahwa bencana tidak bisa diselesaikan sendiri.
Dengan koordinasi harian itu, kerjasama terbentuk. Bagi-bagi tugas, saling bantu, saling mengingatkan, kalau ada masalah atau konflik diselesaikan bersama dst..
Nama-nama organisasi akan dicatat di Desk Relawan kemudian dilaporakan/dipublikasi sebagai bentuk transparansi publik. Salah satu contoh publikasinya seperti infografis ini.
Kalau ormas atau kelompok orang hanya tancap bendera/spanduk lalu pergi, hanya datang foto² lalu pergi, tidak koordinasi harian di PosKo, hanya wisata bencana, bagaimana tercatat?
Kalau ada ormas yang belum tercatat, maka baiknya mencatatkan diri sembari berkoordinasi.
Sekarang sudah ada standarisasi relawan, ada sertifikasnya dengan aturan, etika dan kompetensi yang harus dimiliki. Untuk apa? Sebagai bentuk tanggungjawab dan transparansi itu tadi. Relawan yang belum tersertifikasi tentu sangat boleh ikut peran dalam respon bencana, tentu sangat diharapkan mengikuti aturan, etika dan kerjasama.
Dapat info dari dr. Corona, sekarang sedang diolah draft standarisasi lembaga penanggulangan bencana. Ya biar nggak terjadi kejadian² seperti yang saya gambarkan kemarin itu.
Oya, tulisan ini persis seperti tulisan saya sebelumnya, memberi contoh ormas² yang baik dalam respon bencana. Contoh lho ya...
Bagi yang tidak saya sebut sebagai contoh, jangan tuduh saya menganggapnya jelek wong nyatanya sejak kemarin saya tidak pernah menyebut nama ormas² yang jelek, kan?
Sumber : Status Facebook Alim
_50.jpg)
